Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Rahasia Negara, Menhan "Ngaku" Gagal

Kompas.com - 16/09/2009, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengakui, salah satu faktor penyebab ditariknya draf RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR RI adalah ia gagal dalam mengoordinasikan tujuh kementerian/lembaga pemerintahan yang berkepentingan terhadap RUU Rahasia Negara.

"Salah satu kelemahan adalah kelemahan saya sebagai juru pemerintah untuk menyelaraskan semua. Kalau teknis, ('semua' berarti) yang hadir dalam pemerintah. Itu adalah kesalahan saya. Saya terima itu," ujar Juwono seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (16/9).

Juwono mengatakan, dirinya gagal dalam mempertemukan masalah-masalah teknis di setiap kementerian/lembaga, yaitu Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (LSN), dan Polri, agar geraknya selaras dalam mengupayakan keamanan negara.

Dari segi kehadiran dalam pembahasan pun, tidak semua kementerian/lembaga hadir untuk membahasnya. "Tidak semua unsur pemerintah hadir dengan lengkap. Hanya Menhan," lanjut Juwono. Namun, selain itu pula, ungkap Juwono, ketidakkonsistenan juga datang dari pihak Komisi I DPR RI.

"DPR juga mengakui, dalam sidang selama masa 2.5 tahun terakhir, fraksi-fraksi diwakili oleh orang-orang yang berbeda sehingga terjadi penafsiran dan perdebatan yang berkepanjangan. Itu salah satu faktor, dan itu juga diakui oleh DPR," tandas Juwono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com