Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Diminta Tidak Usir TKI Bermasalah sampai Hari Raya

Kompas.com - 12/09/2009, 22:19 WIB

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, meminta Pemerintah Malaysia tidak mengusir TKI bermasalah mulai 17 September 2009 hingga usai perayaan Idul Fitri 1430 H.

"Kapal Pelni yang membawa TKI pulang ke kampungnya dari Pelabuhan Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tidak berlayar mulai 17 September 2009 hingga setelah Lebaran. Karena itu, kami meminta Pemerintah Malaysia tidak memulangkan TKI bermasalah untuk sementara waktu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, Said Parman, setelah berbuka puasa dengan pers, Sabtu (12/9).

Said mengemukakan, jumlah TKI bermasalah yang diusir Pemerintah Malaysia selama bulan suci Ramadhan lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya. Setiap pekan, sejak bulan puasa, jumlah TKI bermasalah yang diusir Pemerintah Malaysia mencapai 600 orang dalam sepekan, sedangkan pada bulan sebelumnya hanya 400 orang dalam setiap pekan.

"Biasanya, Pemerintah Malaysia hanya dua kali dalam sepekan memulangkan TKI bermasalah ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, tapi sekarang bisa empat kali dalam sepekan," ujarnya.

TKI yang diusir Pemerintah Malaysia tinggal untuk sementara waktu di penampungan Satgas TKI Kota Tanjung Pinang. Mereka akan dipulangkan ke kampungnya dengan menggunakan kapal Pelni. "Namun, kapal Pelni tidak berlayar mulai 16 September 2009," katanya.

Jumlah TKI bermasalah yang diusir Pemerintah Malaysia ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang tahun 2004 sebanyak 69.081 orang, tahun 2005 sebanyak 10.752 orang, tahun berikutnya 23.907 orang, tahun 2007 sebanyak 34.995 orang, tahun 2008 sebanyak 35.353 orang, dan Januari-Agustus 2009 sebanyak 23.340 orang.

"Jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia setiap tahun bertambah banyak," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com