Curigai Orang Berjenggot dan Berjubah Langgar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ajakan pihak kepolisian di sejumlah daerah agar masyarakat lebih waspada terhadap orang-orang dengan penampilan berjenggot dan berjubah menuai kontroversi. Sebab, sikap kewaspadaan terhadap kelompok dengan penampilan yang dianggap identik dengan teroris itu melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurut Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Saharudin Daming, tiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk membentuk karakter pribadinya, termasuk untuk berpenampilan berjenggot dan berjubah sebagaimana terdapat dalam agama Islam. Hak tersebut tidak dapat dibatasi apalagi dikurangi.

"Jika polisi sudah masuk ke tahap waspada, apalagi sampai curiga, maka itu sudah melanggar HAM," kata Saharudin dalam diskusi "Waspada terhadap Orang Berjubah dan Berjanggut", di Jakarta, Rabu (26/8). 

Menurut dia, jenggot dan jubah tidak selalu identik dengan apa yang diprasangka dan menjadi stigmatisasi sebagian kalangan terhadap para pelaku terorisme. Ia menilai, dengan ajakan sikap kewaspadaan yang berlebihan tersebut, justru menunjukkan bahwa polisi tidak mengenal siapa sebenarnya kelompok-kelompok dalam jaringan terorisme.

"Jangan dengan gampang menjadikan suatu ciri sebagai stereotipe sebagai pelaku teror. Ini sama saja dengan menebar kebencian terhadap kelompok tertentu," ujarnya.

Ia juga mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu di Cikupa, Tangerang, ketika seorang pria berjenggot dan berjubah dengan istrinya yang bercadar mendapatkan interogasi yang berlebihan dari warga karena penampilannya yang dianggap mirip teroris itu.

"Ini salah satu akibat dari sikap kewaspadaan yang tidak pada tempatnya. Jelas ini mengganggu kenyamanan seseorang dalam mengekspresikan martabat dirinya," kata Saharudin.

Ia juga meminta agar polisi meninggalkan sikap-sikap represif dalam menangani persoalan radikalisme semacam ini. Tindakan represif dan kekerasan justru akan memperluas radikalisme itu sendiri. Menurutnya, harus ada pendekatan yang sifatnya dialogis dan humanis untuk merangkul kelompok-kelompok yang berpotensi dekat dengan teroris.

"Cobalah undang dan ajak dialog kelompok-kelompok yang berjenggot dan berjubah. Apa yang sebenarnya mereka inginkan. Harus ada koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang diskriminatif," katanya.