Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tari Pendet, Indonesia Perlu Gertak Malaysia

Kompas.com - 24/08/2009, 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Klaim Malaysia atas tari pendet yang dikenal sebagai budaya Bali kembali menambah panjang daftar klaim negara tetangga itu atas aset kekayaan budaya Indonesia.

Sikap Malaysia yang terus-terusan mengklaim budaya Indonesia dinilai karena tidak tegasnya Pemerintah Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza Mahendra mengatakan, kali ini pemerintah harus bersikap keras.

"DPR sangat menyesalkan sikap Malaysia yang lagi-lagi mencaplok kebudayaan Indonesia untuk kepentingan komersial. Sudah berulang kali terjadi. Kita lihat, hal semacam ini tidak layak dan tidak terpuji. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas," ujar Yusron kepada wartawan, Senin (24/8) di Gedung DPR, Jakarta.

Sikap tegas itu bukan saja melalui nota diplomasi. Menurut Yusron, pemerintah bisa bersikap lebih keras dengan menarik Duta Besar Indonesia di Malaysia. "Atau sebaliknya, Dubes Malaysia di Indonesia disuruh pulang ke negaranya. Kalau tidak tegas, akan berulang terus sikap Malaysia ini," kata dia.

Langkah politik terhadap persoalan ini dipandang akan lebih efektif dibandingkan menempuh langkah hukum. Jika pemerintah mampu bersikap tegas, menurut Yusron, Malaysia akan lebih menghormati Indonesia.

"Sebenarnya Malaysia tahu apa yang dilakukannya tidak berdasar. Hanya, pemerintah tidak tegas sehingga mereka berani. Dari sisi parlemen, kami akan mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas ke Malaysia," ujar politisi Partai Bulan Bintang ini.

Dalam pekan ini, Komisi Pertahanan akan mengadakan rapat dengan jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Persoalan dengan Malaysia akan menjadi salah satu materi yang menjadi pembahasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com