Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar Harus Belajar Jadi Oposisi

Kompas.com - 10/07/2009, 05:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com Anggota Dewan Penasihat Partai Golongan Karya, Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan, Partai Golkar kini perlu belajar menjadi partai oposisi. Pilihan menjadi oposisi tetap terhormat dan membawa manfaat besar bagi proses demokratisasi dan kepentingan rakyat.

”Toh jadi oposisi juga bisa memberikan keseimbangan yang baik untuk masyarakat. Selama oposisi lemah, mungkin ada sesuatu yang kurang menguntungkan untuk masyarakat. Balance itu penting,” ungkap Sultan, Kamis (9/7) di Yogyakarta.

Menurut dia, Partai Golkar selama ini memiliki kemampuan sebagai partai pemerintah dan ikut berkuasa. Itu berarti Partai Golkar pun seharusnya bisa menjadi partai oposisi. ”Tidak mesti harus berkuasa,” ungkapnya.

Sultan juga mengingatkan agar jajaran Partai Golkar tidak mencari kambing hitam atas kekalahan Jusuf Kalla-Wiranto. Partai Golkar harus tetap kompak dan jangan terjadi saling sikut di internal partai. ”Kalau memang kalah, ya kalah. Jangan cari kambing hitam,” ungkapnya.

Terkait munculnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk mengganti JK, menurut Sultan, itu bertujuan mendelegitimasi Partai Golkar untuk kepentingan-kepentingan perebutan kekuasaan di organisasi Partai Golkar. ”Saya tidak setuju dengan cara begitu,” ujarnya.

Tak ada munaslub

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bersama pimpinan DPP lainnya, Kamis di Posko Mangunsarkoro, mulai membicarakan persiapan Munas Partai Golkar. Topik ini dibicarakan terkait adanya upaya sejumlah kader Golkar yang mendorong dilaksanakan munaslub dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Yuddy Chrisnandi. Rapat informal, antara lain, dihadiri Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Sekjen Soemarsono, dan anggota Dewan Penasihat Fahmi Idris. ”Jadi, tidak ada munaslub. Yang ada adalah munas rutin yang diselenggarakan pada saat ulang tahun Partai Golkar setiap Oktober,” kata Yuddy.

Fahmi Idris mengakui adanya pihak-pihak yang sejak awal pencalonan capres hingga kampanye mempersiapkan munaslub. ”Banyak yang menjadi kandidatnya untuk menjadi pimpinan Partai Golkar. Yang saya tahu berminat adalah Aburizal Bakrie serta beberapa orang lagi,” ungkapnya.

Fahmi juga mengungkapkan, Partai Golkar sulit menjadi partai oposisi karena sejarah dan karakter Partai Golkar yang sudah lebih dari 30 tahun. ”Dulu saya pernah mencoba mengusulkan Partai Golkar menjadi oposisi, tetapi tidak bisa,” ujarnya.

Koalisi berubah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com