JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengingatkan KPU untuk menyelesaikan problem DPT. Pasalnya, setelah mencermati kampanye pilpres dengan segala hiruk pikuknya, ternyata KPU ataupun Departemen Dalam Negeri tidak memperlihatkan kesungguhan dalam memperbaiki DPT.
"Padahal, masalah DPT ini sangat berbahaya, dan bisa menjadi sumber konflik karena merasa ketidakadilan," ujar Din di Dedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (30/6).
Din mengkhawatirkan, bisa muncul konflik jika DPT tidak diselesaikan. Padahal, pemilu legislatif maupun pilpres merupakan agenda politik dan demokrasi Indonesia.
"Kita berkeyakinan lewat pemilulah segala macam soal bangsa bisa diselesaikan. Pemilu diharapkan menjadi problem solving bagi masalah bangsa dan merancang masa depan," ujarnya.
Apalagi dunia luar sedang menatap Indonesia, dengan eksperimen demokrasi yang dilakukan saat ini, banyak yang berharap-harap cemas. Indonesia, sebagai negeri Islam terbesar di dunia, sedang membuktikan bahwa demokrasinya berhasil dan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat.
"Alhamdulillah, Indonesia setelah reformasi sudah menyelenggarakan tiga kali pemilu, seyogianya pemilu mendatang ada kematangan, kedewasaan, dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi, bobot demokrasi harusnya lebih tinggi," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.