Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AL Malaysia Minta Maaf soal Ambalat

Kompas.com - 10/06/2009, 22:09 WIB

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Panglima Angkatan Laut Malaysia Jenderal Abdul Aziz Jaafar langsung minta maaf kepada rakyat Indonesia melalui lima anggota Komisi I DPR yang dipimpin Yusron Ihza Mahendra ketika bertemu di kantornya di Kementerian Pertahanan, Kuala Lumpur, Rabu (10/6).

"Kami minta maaf seandainya dinilai melanggar wilayah Indonesia. Kami juga minta maaf jika ada sikap-sikap dari anggota tentara Angkatan Laut Malaysia yang memprovokasi. Kami akan cari dan berikan sanksi tegas," kata Panglima Abdul Aziz ketika menerima rombongan Komisi I DPR di Kuala Lumpur.

Kepada para anggota DPR itu, panglima AL Malaysia berjanji tidak akan menempatkan kapal selam Scorpene di kawasan laut Ambalat untuk provokasi atau unjuk gigi kepada Indonesia. "Kami tempatkan kapal selam Scorpene di Kota Kinabalu karena lautnya dalam, dan tidak bisa ditempatkan di Selat Malaka karena lautnya dangkal. Kami tidak akan membawa Scorpene ke Selat Sulawesi karena akan merusak coral," tambah dia.

"Dengan hati yang tulus dan jujur, kami tidak akan merusak pandangan rakyat Indonesia terhadap Malaysia. Kita hidup bertetangga dan satu rumpun bersaudara," katanya. "Saya menjamin, kejadian ini tidak akan berulang lagi. Saya juga sudah mengajukan permintaan bertemu dengan KSAL untuk membahas masalah ini. Namun, beliau sedang sibuk sehingga pertemuan kami sedang mencari waktu yang tepat," katanya.

Pertemuan antara Panglima Angkatan Laut Malaysia dan rombongan Komisi I DPR, yaitu Yusron Ihza Mahendra, Shidqi Wahab, Djoko Susilo, Andreas Pareara, dan Happy Bone Zulkarnaen berlangsung serius namun sangat akrab. 

Ketua rombongan Yusron Ihza mengakui sangat puas bertemu dengan Panglima Angkatan Laut Malaysia. "Kami puas karena Panglima Jend Abdul Aziz Jaafar sangat baik menerima kunjungan ini. Langsung minta maaf dan berjanji tidak akan terjadi lagi. Kita sepakat untuk saling menahan diri dan menghindari konflik fisik di daerah perbatasan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com