Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Bentuk PPLN KBRI Beijing

Kompas.com - 18/09/2008, 11:54 WIB

BEIJING, KAMIS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) KBRI Beijing yang akan bertugas untuk menjalankan pemilihan umum (Pemilu) 2009 di wilayah kerja KBRI Beijing.

"Kami sudah menerima surat keputusan dari KPU tentang pembentukan PPLN untuk wilayah kerja KBRI Beijing dan berdasarkan surat itu kami bisa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku," kata Ketua merangkap anggota PPLN KBRI Beijing Krishna Adi Poetranto, di Beijing, Kamis (18/9).

KPU melalui keputusan Nomor 251/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Pembentukan dan pengangkatan Ketua, Anggota-Anggota, serta Sekretaris dan Pelaksana Panitia Pemilihan Luar Negeri pada KBRI Beijing telah mengangkat seorang ketua merangkap anggota serta empat orang anggota, juga seorang kepala sekretariat/sekretaris PPLN serta seorang pelaksana.

Sesuai dengan ketentuan berlaku, dua orang anggota PPLN KBRI Beijing merupakan pegawai negeri sipil kantor perwakilan RI di luar negeri, sementara tiga anggota lainnya merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah kerja KBRI Beijing. "Semua ketentuan mengenai pemilihan anggota PPLN telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2008, sehingga diharapkan tidak ada penolakan dari pihak mana pun," kata Krishna yang juga kepala Fungsi Pelaksana Protokol dan Konsuler KBRI Beijing.

Sementara satu orang anggota PPLN dipilih Firdaus Amir, Atase Imigrasi Beijing, dan tiga orang anggota lainnya adalah WNI yang bertempat tinggal menetap di Beijing. Khrisna mengatakan agenda penting pertama yang akan dilakukan oleh PPLN KBRI beijing adalah memperbaharui data jumlah WNI yang menetap di wilayah kerjanya sehingga nanti bisa diketahui secara tepat berapa jumlah surat suara pemilu yang akan diajukan ke KPU.

Ia mengakui, saat ini data jumlah WNI yang berada di wilayah kerja KBRI Beijing masih belum tepat karena banyak WNI yang datang ke dan pulang tidak melaporkan ke pihaknya, sehingga jumlahnya masih simpang siur. "Agenda pertama yang harus kita laksanakan adalah memperbaharui data jumlah WNI yang ada di wilayah kerja kita dan langkah itu telah kita lakukan sebelum keluarnya surat dari KPU tentang pembentukan PPLN dengan tujuan untuk mempercepat pendataan," katanya.

Dikatakan pula, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi mengenai Pemilu 2009 ke sejumlah kota di China kepada WNI yang banyak tinggal di berbagai penjuru kota. Sosialisasi ini penting dalam upaya untuk menginformasikan kepada WNI agar bisa berperan aktif dalam memberikan suara alam Pemilu 2009 disamping pula sosialisasi mengenai cara pemberian suara yang tidak lagi dengan cara mencoblos tapi dengan cara centang atau contreng (V).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com