Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Kompas.com - 14/06/2024, 13:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto menyentil Presiden Joko Widodo yang lebih memilih mendengarkan relawannya, Projo dan Bara JP, ketimbang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Utut menyindir cara bernegara Jokowi.

Hal tersebut Utut sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Lemhannas, dan Wantannas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Mulanya, Utut bertanya kepada para pejabat Lemhannas dan Wantannas, ke mana lembaga tersebut akan dibawa.

"Yang ke depan harus kita pikiran pak gubernur, pak sesjen, ini lembaga mau dikemanain? Where are you going to? Kalau zaman Pak Harto, saya tidak pernah stereotype terhadap satu pemerintahan, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur. Jadi orang mau datang. Kalau sekarang siapa? Wantannas, minta maaf, apalagi?" ujar Utut.

Baca juga: Kaesang Siap Maju Bareng Anies di Pilkada, Projo: Ridwan Kamil Dong kalau Kami

Utut menyinggung pangkat yang disandang para pejabat Lemhannas dan Wantannas saat ini.

Misalnya, Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Panca Putra.

Dia yakin, selama Panca masih menjabat sebagai kapolda, pasti banyak orang bertamu ke kantornya.

Namun, di Lemhannas, Utut menduga Panca pasti kini sepi tamu.

"Di sini bapak-bapak orang hebat semua, bintang 3 itu wah lulusnya setiap jenjang susah. Pak Panca dulu kadapol, Pak, orang mau ketemu pak kadapol antrenya bisa 2 bulan. Sekarang di sana (Lemhannas). Dugaan saya yang mau bertamu juga jarang. Ke depan ini Wantannas seperti apa?" jelasnya.

Baca juga: Lemhanas Usulkan Rekomendasi Presidensi G20 ke Jokowi, Ini Rekomendasinya

Kemudian, Panca menyebut bisa saja penempatan para pejabat tinggi TNI-Polri di Lemhannas dan Wantannas hanyalah 'tempat parkir'.

Dia juga meyakini para petinggi Wantannas tidak pernah bertemu karena kesibukannya masing-masing.

"Kalau bapak tadi Pak Laksamana Madya Hutabarat (Sesjen Wantannas) tadi bercerita ada Pak Jokowi, 8 menteri, saya pastikan enggak pernah ketemu. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau benar saya kasih Rp 10 juta, eh Rp 100 juta. Kalau saya yang, bapak yang enggak benar, bapak kasih saya Rp 10 juta," sambungnya.

Setelahnya, barulah Utut menyinggung Jokowi yang lebih suka mendengar Projo ketimbang Lemhannas dan Wantannas.

Baca juga: Lembaga Karya Cipta Indonesia dan Watannas Bahas Kerja Sama di Bidang Musik Digital

Dia bingung dengan posisi Wantannas dan Lemhannas yang kerap diabaikan Presiden saat ini.

"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, Presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan, keberpihakan kami sudah clear tadi kita dukung anggaran, tetapi bernegara enggak bisa begini. Hanya di atas kertas bapak hebat, di atas kertas ada 8 menteri dan bapak sekretaris. Komunikasi dengan Presiden? Lapangannya? Tidak," kata Utut.

"Ke depan kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, bapak akan disebar diperbantukan di sipil dan manfaat bapak jauh lebih hebat," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Saat PPATK Ungkap 1.000 Lebih Anggota Dewan Main Judi Online

Nasional
Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Hari Ini, Emirsyah Satar Jalani Sidang Tuntutan Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Hari Ini, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Hari Ini, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kemenkominfo Jalani Sidang Vonis Perkara BTS 4G

Nasional
Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Pakar IT Sebut Pemblokiran Tak Efektif Tuntaskan Persoalan Judi Online

Nasional
Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Basmi Judi Online: Urgen Penindakan, Bukan Pencegahan

Nasional
Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Ungkap Alasan Ingin Maju Pilkada Jakarta, Sudirman Said Mengaku Dapat Tawaran dari Sejumlah Partai

Nasional
Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Nasional
Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Sudirman Said Mengaku Ingin Maju Pilkada Jakarta Bukan untuk Jegal Anies

Nasional
Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Peretasan Data Bais TNI, Kekhawatiran Bocornya Hal Teknis dan Operasi

Nasional
Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Momen Jokowi Sapa Warga hingga Minum Es Teh di Mal Kota Palangkaraya

Nasional
Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Nasional
Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi 'Online'

Komisi III Minta Satgas Ambil Langkah Konkret Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com