Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK berani menolak intervensi agar memberi jatah kursi untuk perwakilan instansi tertentu.

Sebagaimana diketahui, banyak pihak menyebut terdapat semacam “mitos” bahwa dalam pimpinan KPK harus terdapat perwakilan polisi, kejaksaan, maupun organisasi masyarakat (Ormas).

“Pansel berintegritas kita baca, menurut kita pegawai, satu, paling enggak dia berani menolak intervensi bahwa harus ada jatah ini, jatah itu, dia bilang enggak. Kita tes saja semua gitu kan,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Menurut Pahala, jika memang terdapat peserta seleksi yang bagus, apapun latar belakangnya bisa layak lolos.

Baca juga: Datangi Pansel KPK, Masyarakat Sipil Minta Pansel Coret Calon yang Tak Patuh Lapor LHKPN

Namun, ia menekankan Pansel Capim KPK harus benar-benar menyeleksi dengan adil, seperti penggunaan asesmen maupun skors, alih-alih titipan.

“Jadi enggak ada titipan bahwa ini, jalur ini harus ada wakil, jalur itu harus ada wakil, kira-kita gitu,” kata Pahala.

Mantan auditor Bank Dunia itu mengatakan, Pansel Capim KPK seharusnya bertanya kepada pegawai, pimpinan, hingga Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurutnya, pegawai KPK justru menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan lembaga.

“Kita tahu pasti kira-kira pimpinan kita kayak apa tuh yang ideal,” ujar Pahala.

Pahala juga mengkritik seleksi capim KPK pada periode-periode sebelumnya yang prosesnya terlalu panjang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 74,4 Persen Publik Yakin Pansel KPK Usulkan Capim Kredibel

Menurut dia, banyak sosok yang dinilai bagus gugur dalam tahapan asesmen yang dilakukan konsultan. Adapun konsultan itu ditunjuk dan hasilnya ditetapkan oleh Pansel.

“Jadi sebagian besar calon ini habis di proses asesmen yang oleh konsultan,” tutur Pahala.

Pahala juga menilai, tes seperti Computer Assisted Test (CAT) dan sejenisnya tidak perlu dilakukan ketika menyeleksi Capim KPK.

Sebab, Pansel tidak diberi tugas oleh presiden untuk memilih pegawai perkantoran maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Padahal yang kita cari ini pimpinan loh, kita bukan nyari officer. Kalau nyari CPNS kamu boleh tes CAT atas semacamnya,” tutur Pahala.