Elite Dianggap Biang Kerok Politik Uang, Pilpres Tak Langsung Bukan Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para elite politik diimbau tidak mendukung gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan presiden (Pilpres) tidak langsung, dan mencari jalan keluar lebih jitu terkait persoalan maraknya politik uang.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, yang bisa mencegah praktik politik uang dalam Pilpres dan pemilihan legislatif adalah para elite politik dan ekosistem penegakan hukum yang ada, bukan sistem pemilihan.

"Yang membuat pemilihan mahal adalah para politisi sendiri, bukan rakyat," kata Jannus dalam pernyataannya, seperti dikutip Kompas.com, Senin (10/6/2024).

Jannus mengatakan, justru para politikus yang selama ini menggunakan kekuatan uang buat membeli suara rakyat (vote buying) buat meraih atau supaya bisa bertahan di lingkaran kekuasaan.

"Dari merekalah supply berasal, bukan dari demand yang datang dari rakyat. Para elite lah yang mengajarkan begitu," ucap Jannus.

Baca juga: Setuju Pilpres Tak Langsung, Amien Rais Dianggap Menyimpang dari Reformasi

Karena itu, kata Jannus, para elite politik yang mestinya mencari jalan keluar lebih jitu buat mencegah politik uang.

Jannus menilai mengupayakan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan tujuan mengembalikan mekanisme pemilihan presiden tidak langsung melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan solusi buat persoalan itu.

"Merekalah yang harus membereskannya. Bukan dengan cara mengubah sistem pemilihan yang sudah sesuai dengan keinginan rakyat diubah menjadi sistem yang diinginkan oleh politisi. Bukan begitu logika berpikirnya," ucap Jannus.

Jannus menyampaikan, seharusnya partai politik melakukan kaderisasi yang matang sehingga terbentuk generasi politikus cakap dan bersih yang menjunjung etika, moral, serta berpihak kepada rakyat dalam perebutan kekuasaan pada pemilihan umum.

Menurut dia, gagasan buat mengembalikan pemilihan presiden secara tidak langsung justru bukan solusi dari persoalan maraknya politik uang.

Baca juga: Ide Kembalikan Pilpres Tak Langsung Dianggap Dampak Elite Politik Malas

"Semua praktik buruk politik kita berawal dari elite, bukan dari rakyat. Lantas kenapa hak istimewa rakyat yang dicabut? Enggak nyambung banget!" papar Jannus.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004 Amien Rais sepakat jika sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui mekanisme Sidang Umum MPR seperti sebelum era reformasi.

Alasan Amien mendukung usulan itu karena dia merasa naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung. Padahal saat itu dia berharap dengan perubahan itu dapat menekan terjadinya politik uang.

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Amien kemudian meminta maaf jika perubahan sistem pemilihan presiden justru malah membuat praktik demokrasi dengan melibatkan modal uang marak.

Baca juga: Usul Pilpres Tak Langsung Dianggap Merampas Hak Rakyat