Mendagri Minta Pemprov Peduli, Anggarkan Pengelolaan Perbatasan di APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hanya ada tujuh provinsi yang menganggarkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola perbatasan.

Padahal, dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 18 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain.

“Yang mengalokasikan dananya, APBD-nya, untuk mengembangkan perbatasannya hanya tujuh. Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup. Sehingga waktu buat perencanaan ya ini tidak masuk,” kata Tito seusai membuka rapat koordinasi pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Menko Polhukam Sebut RI Akan Dapat 127 Hektar Lahan Sawit dari Malaysia karena Kesepakatan Perbatasan

“(Yang) 11 provinsi kami imbau untuk peduli lah, mungkin mereka enggak tahu juga, kami minta peduli,” ujar dia.

Tito menyebutkan, pemerintah mengelola 222 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Ia mengatakan, BNPP pun telah memantau beberapa titik perbatasan sejak tahun 2020.

“Mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan apa yang diminta, (ada yang minta) jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain,” kata Tito.

Baca juga: Siap Pindah ke IKN, Mendagri Tito: Saya Pengalaman di Tempat Sulit, Enggak Ada Mal dan Restoran Layak

Kebutuhan-kebutuhan itu sedang diinventarisasi dan akan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Setelah itu, dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk dananya.

“Supaya tidak salah dan efisien, maka dilakukan rapat koordinasi evaluasi yang dilakukan secara berkala,” kata Tito yang juga berstatus kepala BNPP itu.