Di Papua, Wapres Harap Program Provinsi dan Kabupaten Terkoordinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebutkan, pembangunan di tanah Papua sudah disusun dalam rencana pembangunan yang juga akan diterapkan di masing-masing kabupaten, sehingga akses pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat.

Hal ini disampaikan Wapres dalam acara Tatap Muka dan Dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

“Oleh karena itu, anggaran yang diberikan oleh pemerintah otonomi khusus (Otsus), kalau dulu itu kan tersentralisasi di provinsi, sekarang itu langsung ditransfer ke kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa program antara kabupaten dan provinsi, sudah terkoordinasi dengan baik,” kata Ma'ruf, Selasa, dikutip dari siaran pers.

Wapres menuturkan, setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Baca juga: Usai Dialog, Wapres Maruf Amin Tanda Tangani Prasasti Pusat Pemerintahan di Papua Selatan

Ia menyebutkan, program-program yang masih menjadi masalah dan belum teratasi yang menjadi bagian dari pemerintah pusat akan diselesaikan oleh pemerintah pusat.

“Prioritas mana yang perlu dikerjaan, nah ini yang perlu dikoordinasikan,” kata Ma'ruf.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga menyinggung pentingnya aspek pendidikan bagi masyarakat Papua. Ia ingin masyarakat Papua tidak hanya dapat mengenyam pendidikan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

“Pembiayaan pendidikan ke luar negeri difasilitasi oleh kabupaten. Selanjutnya, di luar negeri, menjadi beban masing-masing kabupaten,” kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Baca juga: Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

“Ilmu yang tidak ada di sini, kita ambil ke sana (luar negeri),” imbuh dia.

Tidak hanya itu, Wapres juga meminta tenaga pendidik agama dapat teratasi. Salah satunya adalah dengan mendirikan pendidikan tinggi agama.

Di sisi lain, Ma'ruf pun meminta gubernur Papua Selatan untuk bisa menyatukan persoalan-persoalan di tiap-tiap daerah dan menyusunnya berdasarkan prioritas.

“Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar, tapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada, untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” kata dia.