Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang pemerintah daerah yang sanggup membangun moda transportasi massal berbiaya mahal, seperti Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rapid Transit/Lintas Raya Terpadu (LRT), maupun kereta cepat.

Tantangan ini dilontarkan Jokowi saat menghadiri peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII Tahun 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

"Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya sanggup? Tunjuk jari saya beri sepeda. Enggak ada yang mampu," kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Kepala Negara lalu memerinci biaya pembangunan ketiga moda transportasi tersebut.

Baca juga: PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Untuk membangun MRT, memakan biaya sebesar Rp 1,1 triliun per kilometer di awal pembangunannya. Saat ini, harganya menjadi Rp 2,3 triliun per kilometer.

"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? Satu kilometer, Rp 2,3 triliun," tanya Jokowi lagi.

Sementara itu, biaya pembangunan LRT dengan gerbong yang dibuat oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (INKA) mencapai Rp 600 miliar per kilometer. Sedangkan membangun kereta cepat, memakan biaya Rp 780 miliar per kilometer.

"Subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal. Kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari subway. Kereta cepat itu Rp 780 miliar per kilometernya," ujar Jokowi.

Baca juga: Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Mantan Wali Kota Solo ini lalu mengenalkan transportasi publik Autonomous-rail Rapid Transit (ART) yang biayanya jauh lebih murah lantaran bisa dibangun tiga hingga satu gerbong saja.

Transportasi publik ini tidak menggunakan rel, tetapi menggunakan magnet.

Biaya pembangunannya, menurut Jokowi, bisa dibicarakan apakah perlu skema campuran dengan bantuan APBN atau skema lainnya.

"Bisa bagi-bagi 50:50, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT