Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Kompas.com - 03/06/2024, 15:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) menyurati Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada terkait kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Ketua FKMS, Sutikno meminta persoalan tersebut segera dituntaskan dengan cara diambil alih oleh Bareskrim Polri.

“Makannya kita datang ke sini untuk mendorong Bareskrim agar mengambil alih kasus tersebut," kata Sutikno di Lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Adapun surat yang ditujukan kepada Kabareskrim tersebut diterima dengan surat tanda terima Nomor 08821/LK-FKMS/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

Menurut Sutikno, kasus tersebut sudah pernah dilaporkan di Polda Jawa Timur (Jatim).

Bahkan, Sugiri sudah diperiksa penyidik Polda Jatim. Namun hingga kini kasus tersebut dianggapnya mandek dan tidak ada kejelasan.

Oleh karenanya, FKMS bersurat ke Kabareskrim Mabes Polri agar kasusnya diberi atensi dan dituntaskan.

“Ya agar secepatnya diambil (Bareskrim), wong sudah dua tahun disidik sama Polda. Paling kalau ditindaklanjuti hanya butuh keterangan saksi ahli sudah cukup untuk menetapkan tersangka,” ujar dia.

Baca juga: Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Dalam surat tersebut, Sutikno juga turut menyertakan bukti pendukung soal dugaan Sugiri menggunakan ijazah palsu.

Dalam suratnya ke Bareskrim, FKMS menduga Sugiri menggunakan ijazah Strata 1 (S1) palsu untuk maju pada Pilkada 2020 dan untuk mendaftar kuliah S2 di Universitas Dr. Soetomo.

Menurut Sutikno, data yang tertera di ijazah S1 tersebut tidak sesuai dengan data pada laman resmi Pangkalan Data Dikti.

"Ada nomor induknya kita cek di Dikti, nama orang lain. Nomor seri (ijazah) ini enggak sesuai aturan, (NPM) ini milik orang lain, terus ini ternyataa SK untuk universitas lain," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo pernah ditangani Direktorat Kriminal Reserse Umum Polda Jatim pada 2022 lalu.

Polda Jatim saat menyelidiki kasus itu sudah pernah memeriksa Sugiri serta saksi lainnya.

Sugiri sendiri mengaku dicecar sekitar 30 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim pada Selasa (15/2/2022).

Sugiri mengaku ditanya seputar identitas, keluarga, kondisi kesehatan, hingga riwayat pendidikan.

"Ada sekitar 30-an pertanyaan yang diajukan. Alhamdulillah bisa saya jawab dengan baik," katanya usai pemeriksaan, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com