Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Indonesia masih memiliki ruang untuk menerima dukungan dari sejumlah pihak terkait dengan program pengurangan emisi karbon.

Hal ini tercermin dari realisasi pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dalam mendukung pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dengan jumlah komitmen dana yang masuk sejauh ini.

"Yang diberikan oleh Norway yang disampaikan Ibu Menkeu tadi, prestasi kita, kinerja kita, itu memang sesuatu. Tapi memang dia cuma bisa kasih kita penilaian itu untuk 30,2 juta ton, padahal kita nuruninnya 800 juta lebih. Jadi, kita masih ada ruang yang bisa didukung oleh berbagai pihak," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (2/6/2024).

Baca juga: Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Diketahui, jumlah dukungan Norwegia sejak tahun lalu sudah mencapai 156 juta dollar AS.

Dukungan ini akan terus bertambah tergantung dari capaian forestasi dalam agenda REDD+ yang makin baik.

Dukungan tersebut setara untuk mengurangi 30,2 juta ton emisi karbon.

Sedangkan realisasi penurunan emisi gas rumah kaca dari bisnis as usual dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih besar.

Pada 2020, jumlah emisi yang berhasil dikurangi mencapai 945 juta ton, kemudian berlanjut sebesar 889 juta ton pada 2021.

"Tahun 2022 (realisasinya) 875 juta ton, 2023 lagi dihitung tapi perkiraan saya lebih sedikit lagi penurunannya, karena El Nino kemarin 2023 cukup berat, tapi masih bisa dikelola. Jadi masih tetap di atas 810 juta ton," ujar Siti.

Penurunan emisi karbon Indonesia dalam beberapa tahun belakangan secara berturut-turut itu, setara dengan 48 persen, 43 persen, 41 persen, dan sekitar 40 persen di tahun 2023.

Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan komitmen penurunan emisi sebesar 31,89 persen.

Oleh karenanya, ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berusaha menjelaskan capaian Indonesia ke dunia internasional.

"Kalau ada kerja sama internasional bisa 43 persen targetnya. Oleh karena itu saya bersama Menteri Keuangan dan kawan-kawan di tim KLHK mencoba menjelaskan ke luar negeri, bahwa 'lihat yang dikerjakan Indonesia sudah banyak'. Jadi kinerjanya seharusnya mendapat apresiasi," tutur Siti.

Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani menuturkan, pemerintah Norwegia menjadi salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap komitmen Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Komitmen dari Norwegia, kata Sri Mulyani, bisa dicairkan ketika ada kontribusi nyata dari Indonesia.

"Mereka seperti kita ketahui telah mem-pledge 1 billion USD, Yang selama ini hanya bisa di-withdraw kalau ada performance-nya, makanya disebut result based payment. Dari perhitungan ini 2014 hingga 2016 ada penurunan CO2 sebanyak 20 juta ton yang kemudian dikompensasi dengan payment melalui REDD+ yang kemudian dikelola oleh BPDLH (Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup)," jelas dia.

Baca juga: Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

BPDLH yang berada di bawah Kementerian Keuangan sudah dipercaya oleh dunia internasional sebagai institusi yang mampu mengimplementasikan secara efisien, akuntabel, dan transparan dana-dana tersebut berdasarkan hasil.

Hal ini membuat Indonesia makin mampu memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri.

"Karena diketahui BPDLH itu tidak hanya menerima dana dari Norwegia tapi juga dari Bank Dunia dan dari filantropis yang lain, namun juga mengelola dana APBN. jadi ini bukan karena kita meminta dari luar, APBN negara tetap hadir ada dana dalam hal ini untuk pencegahan mengenai dana bencana itu 7,5 triliun sudah dimasukkan di dalam BPDLH," sebut Sri Mulyani.