KPU Susun Perbaikan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyusun perbaikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk diterapkan pada Pilkada Serentak 2024.

"Sirekap akan kita gunakan untuk pilkada tentu dengan perbaikan-perbaikan. Kita belajar dari Pemilu 2024, kita perbaiki di Pilkada tahun 2024," ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Bappenas, Rabu (29/5/2024).

Betty menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2024, kelemahan Sirekap itu ditemukan karena Sirekap itu sendiri.

Sebab, karena transparansi Sirekap, masyarakat dapat mengakses langsung formulir C.Hasil di tingkat TPS yang angka perolehan suaranya ternyata berbeda dengan angka yang diterjemahkan oleh Sirekap.

Baca juga: Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Sehingga, dalam Pilkada Serentak 2024, kemampuan Sirekap untuk membaca dan menerjemahkan foto angka perolehan suara menjadi data numerik akan diperbaiki.

Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dengan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi optical character recognition (OCR).

"Kami belajar banyak karena ini kali pertama indonesia menjalankan ini untuk 5 jenis surat suara sekaligus (Pemilu 2024)," ujar Betty.

"Ini terus-menerus akan kita libatkan terutama pada Divisi Teknis keterlibatannya seperti apa, lalu dari sisi kami akan kami sempurnakan," imbuh dia.

Baca juga: KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Ia optimistis perbaikan akan dapat membuat Sirekap lebih baik, terlebih penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak serumit Pemilu 2024 dengan 5 jenis surat suara.

"Jumlah peserta calon pilkada tidak sebanyak pileg, misalnya untuk gubernur dan wakil gubernur sekaligus untuk salah satunya walikota atau bupati dan wakilnya," ujar eks Ketua KPU DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, polemik Sirekap memang menjadi salah satu dalil permohonan yang diadili Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan kecurangan pemilu melalui Sirekap, namun menegaskan bahwa Sirekap perlu perbaikan agar bisa mencapai tujuan dengan baik sebagai sarana transparansi dan informasi hasil pemilu kepada masyarakat.

Baca juga: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

“Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan, itu menjadi rujukan kami dalam evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada,” ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, pada 23 April lalu.

“Jadi tuntutan untuk terus memperbaiki diri dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu adalah sebuah imperatif atau keharusan bagi kami,” ujar dia.

Akan tetapi, secara tersirat, KPU tak sepenuhnya setuju dengan saran MK agar alat bantu penghitungan suara itu dikembangkan secara mandiri oleh lembaga lain.

"Dalam pengelolaan tahapan pemilu ada aspek hal yang paling fundamental yaitu berkaitan dengan kemandirian penyelenggara pemilu," kata Idham.

"Berkaitan dalam hal tersebut, ini menjadi diskursus penting bagi kami untuk kami tindak lanjuti dan nanti akan dibahas dalam pengambilan keputusan di rapat pleno KPU," kata dia menjelaskan.