Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Kompas.com - 28/05/2024, 14:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economics Cooperation Development (OECD) Mathias Cormann akan bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (28/5/2025/4).

Pertemuan dengan Prabowo ini dilakukan setelah Cormann bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan antara Cormann dan Jokowi digelar dalam rangka proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

"Sekjen Mathias juga akan bertemu dengan presiden terpilih, Pak Menhan (Prabowo Subianto) ketua DPR RI, pimpinan DPR RI, tim nasional aksesi OECD, Kadin, Apindo dan juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dari kementerian dan lembaga," ujar Airlangga di Istana Bogor, Selasa, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Jokowi didampingi sejumlah pejabat saat bertemu Cormann, antara lain, Airlangga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Indonesia menargetkan dapat menjadi anggota penuh negara OECD dalam tiga tahun mendatang. Saat ini, Indonesia sudah mendapat persetujuan dari 38 negara dan tengah dalam proses aksesi.

"Jadi negara aksesi itu negara yang dalam proses menjadi anggota. Kita targetnya tiga tahun sama seperti Chile," kata Airlangga sesai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/5/2024) lalu.

Airlangga menuturkan, Indonesia sejatinya sudah menjadi mitra OECD sejak tahun 2007 bersama Brasil, India, China, dan Afrika Selatan. Forum itu bahkan meluncurkan South-east Asia Regional Program di tahun 2016.

Baca juga: Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

 

Ia menyampaikan, dalam pertemuan ministerial council meeting di Perancis beberapa waktu lalu, permohonan pengajuan menjadi negara anggota OECD Indonesia dan Argentina diterima.

Ia menyebutkan, ada sejumlah negara yang memiliki kesamaan status dengan Indonesia dalam proses aksesi, yaitu Brasil, Argentina, Kroasia, Peru, Bulgaria, dan ROmania.

Rata-rata negara itu berproses selama lebih dari 2 tahun, bahkan Brasil membutuhkan waktu 5 tahun. Adapun tahap berikutnya untuk proses aksesi adalah menyampaikan initial memorandum secara langsung ke OECD.

Baca juga: Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Initial memorandum adalah dokumen yang disampaikan negara kandidat untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

"Memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering comittee yang ada di OECD, itu ada 26 mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang detil consumer policy, digital economy, technology policy, steel comittee termasuk ship building," ujar Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com