Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan-RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Kompas.com - 27/05/2024, 15:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memadukan layanan pemerintah berbasis elektronik atau INA Digital.

Adapun layanan itu menginteroperabilitaskan ribuan aplikasi yang tercecer di setiap kementerian/lembaga menjadi SuperApps.

Anas mengatakan, Gibran sempat hadir ke kantornya untuk meminta penjelasan terkait GovTech Indonesia tersebut.

"Kapan hari Mas Gibran ke kantor. Kami diminta menjelaskan terkait Digital ID dan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik). Kenapa? Tugas-tugas Wapres nanti adalah koordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah Wapres," kata Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Baca juga: INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Anas meyakini keberlanjutan program ini akan berjalan di pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, dalam rapat kabinet menyoal SPBE sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun mengundang Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk hadir.

"Sehingga ini keberlanjutannya ketersambungannya optimistis kami bisa jalan," ucapnya.

Adapun saat ini, layanan INA Digital dalam tahap uji coba setelah menginteroperabilitaskan seluruh sistem aplikasi yang dibangun K/L masing-masing.

Anas bilang, INA Digital bukan aplikasi maupun platform, melainkan berbentuk layanan keterpaduan.


Sesuai harapan Presiden Joko Widodo, semua K/L tidak boleh lagi mengembangkan aplikasi baru. Saat ini, K/L harus menginteroperabilitaskan aplikasi yang sudah banyak dibuat agar masuk dalam satu SuperApps tesebut.

Lewat sistem digital, kata Anas, pemerintah mampu menghemat 30 persen tenaga teknis nasional.

"Jadi Pemda, K/L diminta bapak presiden untuk menginteroperabilitas aplikasi yang ada sehingga di September nanti secara bertahap layanan INA digital ini di-GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simple, dan transparan," jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi meluncurkan GovTech Indonesia di Istana Negara, hari ini.

Baca juga: Percepat Integrasi Beragam Layanan, Presiden Jokowi Luncurkan GovTech “INA Digital”

Integrasi ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien. Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

INA Digital nantinya akan dikelola oleh Peruri, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com