KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani mengatakan, program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan diterapkan dengan mengikuti aturan.

Rosan merespons KPK yang mewanti-wanti celah korupsi di program makan siang gratis.

"Ya itu kan adalah program prioritas. Ya tentunya program makan siang gratis ini akan dilakukan tentu dengan mengacu kepada semua aturan yang ada, semua kebijakan yang ada," ujar Rosan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Maruarar Klaim Sudah Lakukan Simulasi Program Makan Siang Gratis di Sejumlah Wilayah

Rosan menyampaikan, program makan siang gratis bakal memberi manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia.

Khususnya, kata dia, kepada ibu hamil dan anak-anak.

"Sehingga ini dapat dirasakan asas manfaatnya pada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada para ibu hamil, para murid-murid, adik-adik kita yang kurang lebih jumlahnya sampai 80 juta orang," kata dia.

Dikutip dari Tribunnews, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Lihat Menu Makan Siang Gratis di Sekolah Beijing China, Prabowo: Sangat Sehat

KPK bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi.

"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa adain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran.

Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya.

"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia.