Sidang Sengketa Pilpres, Ahli Sebut Bansos Akan Tingkatkan Suara Paslon yang Didukung Petahana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengatakan, terdapat hubungan positif antara penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan persentase perolehan suara petahana atau kandidat calon yang didukung petahana.

Hal ini disampaikan Vid Adrison saat dihadirkan sebagai ahli oleh Tim Hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

"Kebijakan pemerintah ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana," kata Vid Adrison dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Senin pagi.

Berdasarkan data yang dipaparkan Vid, pemberian bansos akan meningkatkan margin kandidat petahana atau yang didukung petahana sebesar 6,29-9 persen di provinsi dengan tingkat kemiskinan 10 persen.

Baca juga: Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut Airlangga, Bahlil, dan Zulhas Paling Vulgar Memolitisasi Bansos

Sebagai catatan, margin perolehan suara tersebut belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc tahun 2024, seperti bantuan pangan beras hingga BLT El Nino, melainkan baru bansos rutin yang digulirkan pemerintah.

"Saya menggunakan data hasil pilpres 2004-2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara," ujar Vid.

"Ternyata, kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi, dan persentase dengan suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi," katanya lagi.

Dia lantas tidak memungkiri bahwa biasanya terdapat peningkatan belanja dari klaster perlindungan sosial setahun menjelang Pemilu (political budget cycles) yang tecermin pada tahun 2008, 2013, dan 2023.

Baca juga: Momen Ketua KPU Tanya ke Ahli soal Fanatisme Rakyat terhadap Prabowo

Pada tahun lalu misalnya, menurut Vid, belanja perlindungan sosial naik dari 10,04 persen pada tahun 2022 menjadi 14,56 persen pada tahun 2023.

Peningkatan belanja itu, dia mengatakan, akan menguat ketika yang mengikuti kontestasi Pilpres adalah petahana.

Adapun keefektifan bansos untuk mendulang suara terjadi lantaran beberapa hal. Pertama, bansos bisa diklaim dari hasil kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah, bukan atas pihak yang lain.

Kedua, bansos merupakan kebijakan bertarget (targeted) yang menargetkan masyarakat miskin sebagai penerima. Sementara itu, nilai (value) uang akan berbeda-beda tergantung dari pendapatan seseorang.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Ahli Sebut Perubahan Syarat Capres-Cawapres Ubah Peta Kompetisi Pemilu

"Bagi orang miskin nilai Rp 200.000 luar biasa dibanding orang yang berpendapatan tinggi," ujarnya

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Kunjungan kerjanya ke beberapa daerah dengan membagikan bansos dianggap sebagai salah satu dukungan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi dianggap memiliki kedekatan dengan paslon nomor urut 2, terlebih Gibran merupakan anak sulung presiden yang bisa mengikuti Pilpres usai MK mengabulkan sebagian putusan nomor 90 tentang batas minimal usia presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Di Sidang MK, Ekonom UI Sebut Suara Prabowo Hanya 42 Persen jika Tak Didukung Jokowi dan Bansos