Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Kepemimpinan yang Lahir dari Penyimpangan Hasilkan Rezim Ketidakadilan

Kompas.com - 21/03/2024, 07:06 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, proses elektoral yang penuh penyimpangan bakal menghasilkan pemerintahan yang melahirkan banyak ketidakadilan.

Hal itu menjadi salah satu alasan Anies dan calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar, bakal mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, kecurangan akan menghasilkan rezim dan outputnya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Ini yang kita tidak ingin terjadi,” ujar Anies dalam keterangan video yang diunggah di YouTube Anies Baswedan, Rabu (20/3/2024) malam.

Baca juga: Anies-Muhaimin Daftarkan Gugatan ke MK Pagi Ini

Namun, ia mengaku tak ingin bertindak gegabah melihat berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2024.

Menurutnya, ciri masyarakat yang dewasa dalam demokrasi adalah melakukan perlawanan melalui jalur konstitusional.

“Bukan marah-marah lalu lakukan agitasi ke publik, tapi yang dilakukan adalah mengumpulkan sinyalemen, bukti untuk dibawa ke depan hakim, ke depan MK,” ucap dia.

Anies menuturkan, berbagai bukti dugaan kecurangan telah dikumpulkan oleh Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (Amin) dengan bukti yang akurat.

Ia menekankan, langkah itu ditempuh untuk menyelamatkan demokrasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Layangkan Gugatan ke MK, Anies: Semoga Allah Teguhkan Hati Hakim Konstitusi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ingin situasi Tanah Air berjalan ke belakang seperti di era orde baru.

“Walaupun kita lakukan akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional itu, mendegradasi. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak terima kekalahan,” sebut dia.

“Kami tegaskan, kami tidak ingin penyimpangan proses demokrasi itu berlalu tanpa catatan, tidak ingin ini jadi preseden buruk bagi generasi-generasi yang akan datang,” imbuh Anies.

Untuk diketahui, Muhaimin menyebutkan bahwa THN Amin bakal langsung memasukkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK hari ini, Kamis (21/3/2024).

Gugatan itu dilayangkan karena pihaknya melihat terjadi banyak kecurangan dan pembiaran tak hanya pada saat pencoblosan, tapi juga pada proses-proses sebelumnya.

Baca juga: Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2024

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Hasilnya, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang dengan raihan 96,2 juta suara.

Sementara itu, Anies-Muhaimin memperoleh 40,9 juta suara dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 27,04 juta suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com