Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Permasalahan Demokrasi Saat Ini Berbeda dari Era Orde Baru

Kompas.com - 09/03/2024, 16:05 WIB
Tatang Guritno,
Abdul Haris Maulana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa upaya memperjuangkan demokrasi saat ini mesti dilakukan dengan cara berbeda.

Baginya, berbagai langkah yang ditempuh saat ini untuk menyelamatkan demokrasi harus berbeda dari perjuangan pada masa Orde Baru.

“Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu, problem yang berbeda di era Orde Baru,” ujar Anies yang hadir secara virtual dalam acara Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Rekapitulasi Hasil Pemilu DKI: Pasangan Anies-Muhaimin Unggul di Jakarta Selatan

Anies menyebutkan, perjuangan saat ini harus banyak diisi dengan berbagai terobosan baru yang dibentuk dari forum-forum diskusi.

“Memerlukan tukar pikiran, memerlukan perdebatan, inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi,” sebut dia.

“Berinteraksi orang-orang yang memilih untuk perubahan. Tidak membiarkan praktik seperti ini melenggang, tak ditantang, interaksi ini akan memunculkan terobosan,” sambungnya.

Terakhir, Anies mendorong agar masyarakat yang tak puas dengan situasi demokrasi saat ini mau memutar otak agar menemukan cara perjuangan yang efektif.

“Mencari jalan baru untuk mengubah kondisi sekarang, untuk melakukan sebuah perlawanan atas permainan-permainan yang kita saksikan kemarin dan tidak bisa dengan cara-cara lama. Tapi, ada caranya, nah ini yang harus dipikirkan bersama,” imbuh dia.

Sampai saat ini hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Fakta di Balik Isu Heru Budi Tutup Sumur Resapan untuk Hapus Jejak Anies Baswedan...

Namun, KPU baru akan mengumumkan hasil resmi penghitungan suara pada 20 Maret 2024.

Sementara, Ganjar dan Anies sama-sama tak puas dengan hasil itu dan menganggap terjadi banyak kecurangan selama penyelenggaraan Pilpres 2024.

Saat ini, keduanya tengah menggalang agar partai politik (parpol) pendukungnya menggulirkan penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan kontestasi elektoral kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com