Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Tahapan Pemilu sampai Oktober, Jokowi: Perlu Proaktif untuk Netralisir Residu Politik

Kompas.com - 28/02/2024, 13:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berlangsung hingga Oktober 2024 sehingga tetap diperlukan langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik ke depannya.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti, yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/20204).

Selain itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang sudah menjamin keamanan dan ketertiban selama pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara bisa berlangsung aman dan damai.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Polri Bisa Deteksi Dini hingga Perkuat Pelayanan

Meski begitu, Jokowi juga mencatat adanya riak-riak kecil selama proses pemilu. Namun, menurut dia, hal itu menjadi bagian dari demokrasi.

"Saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi," katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa TNI dan Polri ke depannya mengalami tantangan yang tidak mudah.

Bukan hanya di dalam dan luar negeri, melainkan juga tantangan eksternal.

Baca juga: Didampingi Iriana, Jokowi Tinjau Pameran Inacraft 2024 di JCC Senayan

"Tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti, geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi," ungkap Jokowi.

"Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com