KPU Dinilai Gagal Berikan Keterbukaan Informasi Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai gagal memberikan keterbukaan informasi dana kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 kepada publik.

Kepala Divisi Korupsi Politik Egi Primayogha mengatakan, KPU memang menyediakan portal informasi terkait dana kampanye yang disebut Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

Namun, sistem ini dinilai tidak menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel.

"Sebab portal tersebut tidak memberikan rincian secara detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," kata Egi dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Tak Laporkan Dana Kampanye, 5 Partai Ini Dicoret dari Peserta Pemilu di Sejumlah Wilayah Jateng

Egi mengatakan, seharusnya KPU membuat data yang lebih rinci untuk transparansi dana kampanye.

Dengan begitu, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pengawasan aliran dana yang digunakan selama proses kampanye 75 yang telah dijalankan baik dari partai politik dan calon presiden dan wakil presidennya.

"Pelaporan yang dilakukan secara detail dan transparan berguna untuk mengetahui serta mencegah masuknya dana-dana ilegal, dan sumbangan lain yang tidak sesuai ketentuan," imbuh Egi.

Baca juga: Jelang Kampanye Terbuka, Dana Kampanye PDI-P dan PSI di Kota Semarang Masih Kosong

Situs pengawasan yang disediakan KPU itu juga beberapa kali mengalami gangguan dan tidak dapat diakses.

Padahal menurut Egi, informasi terkait data kampanye penting diketahui untuk mengambil keputusan sebelum pemungutan suara.

"Informasi dana kampanye penting diketahui agar publik bisa mengambil keputusan berdasarkan kepatutan kandidat ataupun parpol dalam melaporkan dana kampanye," ucap dia.

Oleh sebab itu, Kontras bersama ICW mendesak agar platform keterbukaan informasi KPU diaudit secara menyeluruh.

"Audit mencakup proses perencanaan hingga tahap implementasinya dalam gelaran pemilu hari ini," tandas Egi.