Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: 661 TPS di 7 Provinsi Hitung Suara Ulang

Kompas.com - 23/02/2024, 11:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut bahwa sejumlah wilayah perlu melakukan penghitungan suara ulang.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com per Kamis (22/2/2024) malam, sedikitnya 661 TPS di 7 provinsi terkonfirmasi sudah dan akan melakukan hitung suara ulang dalam forum rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Tujuh provinsi itu meliputi, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTB.

"Ada yang sudah berlangsung dan ada juga yang belum," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik.

Baca juga: Gelar Pemungutan Suara Ulang, TPS di Baubau Dijaga Ketat TNI-Polri

Ada pula wilayah yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan hitung suara ulang, namun masih dikaji oleh KPU setempat.

Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan hitung ulang perolehan suara Pileg DPR RI pada seluruh TPS se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Padahal, kata Idham, menurut informasi KPU Sumatera Selatan, hanya ada dua TPS di sana yang sekiranya memenuhi syarat dilakukan hitung suara ulang.

"Tetapi itu pun (hitung suara) masih terdengar oleh para saksi dan pengawas TPS," ucap dia.

Baca juga: Pemungutan Suara Ulang TPS 23 Kumpulrejo di Salatiga Dijaga Ketat

Berikut data TPS di 7 provinsi yang melakukan penghitungan suara ulang, berdasarkan data dari KPU RI pada Kamis malam:

1. Sumatera Barat

- Jumlah TPS : 380

- Jumlah Desa/Kelurahan :214

- Jumlah Kecamatan : 90

- Jumah Kab/kota : 17

2. Jawa Timur

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com