Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Warga Solo Pilih Pemimpin yang Tak Mengintimidasi, Singgung Pengeroyokan di Boyolali

Kompas.com - 10/02/2024, 11:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak mengintimidasi rakyat dalam acara kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Sebab menurutnya, masyarakat Indonesia sudah diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik melalui Pemilu.

Baca juga: Orasi Saat Hajatan Rakyat, Megawati Janji Adakan Pesta Besar di Solo jika Ganjar-Mahfud Menang

"Kita sudah diberi kesempatan untuk Pemilu ini, untuk memilih pemimpin yang terbaik supaya bisa yang namanya Indonesia makin baik, rakyatnya dicintai, tidak..... he-he," kata Mega dalam Hajatan Rakyat, Sabtu.

Mega lalu menyinggung peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh dua orang relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali beberapa waktu lalu.

Mereka dikeroyok oleh oknum TNI di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, pada Sabtu (30/12/2023).

"Waktu di mana ya, waktu kejadian di Boyolali, siapa yang nonton?" tutur Mega.

Presiden kelima RI ini menuturkan, kejadian tersebut sangat disayangkan mengingat korbannya menderita luka-luka. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang mengintimidasi rakyat.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Tonton Wayang Orang dengan Cerita Tumbangnya Keserakahan di Depan Kantor Gibran

"Loh, kok enak nemen, sampai anak itu saya lihat di rumah sakit pada bonyok, mulutnya. Iya kan, kayak gitu, terus mau dipilih? Ora usah," tutur Mega.

Lebih lanjut, Megawati menyinggung sosok sang ayah yang merupakan Presiden pertama RI, Soekarno yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Soekarno kata dia, sampai merasakan dipenjara dan dibuang untuk membuat negara ini merdeka.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berorasi di hadapan ribuan massa pendukung Ganjar-Mahfud dalam kampanye akbar di Benteng Vastenberg, Solo, Jawa Tengah (Sabtu (10/2/2024).Dok. PDI-Perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berorasi di hadapan ribuan massa pendukung Ganjar-Mahfud dalam kampanye akbar di Benteng Vastenberg, Solo, Jawa Tengah (Sabtu (10/2/2024).

"Jadi pilih pemimpin yang mengayomi kalian bukan mengintimidasi, bukan lalu membuat kecurangan, tolong di jaga, ya," imbau Mega.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 7 relawan paslon capres-cawapres Ganjar-Mahfud dianiaya oleh oknum TNI beberapa waktu lalu.

Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. Lima orang menjalani rawat jalan dan dua lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Dugaan penganiayaan itu terekam video dan tersebar di media sosial. Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo pun membenarkan peristiwa relawan Ganjar-Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.

Baca juga: Ganjar: Solo Spesial, Mohon Izin Partai Lain, Memang PDI-P Kandangnya dari Sini

Dia menyatakan, kejadian bermula ketika beberapa anggota TNI melaksanakan olahraga bola voli bersama. Mereka mendengar suara bising dari beberapa kendaraan knalpot brong yang membuat tidak nyaman.

Pengendara knalpot brong itu melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Beberapa anggota TNI lalu keluar asrama menuju jalan untuk mencari sumber suara bising kendaraan knalpot brong.

Baca juga: Ketika Puan Minta Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Pilih Nomor 3 walau Ada Intimidasi...

"Oknum anggota hendak mengingatkan kepada pengendara yang menggunakan kendaraan knalpot brong hingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap relawan," kata Wiweko.

Pihak TNI beralasan penganiayaan itu terjadi secara spontan dan karena kesalahpahaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com