Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Mahfud soal Pimpinan Partai seperti Bebek Dikendalikan, Gerindra Bersyukur Usung Prabowo-Gibran

Kompas.com - 06/02/2024, 19:58 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra enggan banyak menanggapi pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut pimpinan partai politik (parpol) di luar partai koalisi yang mendukung Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons dengan menyampaikan ucapan syukur karena partainya mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mengusung pasangan Prabowo-Gibran kami bersyukur," kata Muzani di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Namun, Muzani mengaku tetap menghormati pilihan partai lain yang tidak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran juga kami tetap menghormati partai-partai itu," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut

Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga mengaku menghormati kedaulatan dan internal rumah tangga sebuah partai politik.

Dia mengatakan, bagi Gerindra, semua partai politik berkehendak berkeinginan baik untuk menjadi alat perjuangan bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Bagi kami, partai politik adalah instrumen demokrasi, apakah itu mengusung Prabowo-Gibran atau mengusung yang lain. Jadi kami menghormati itu," kata Muzani.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan.

Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan

Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang.

"Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari akun YouTube resmi miliknya.

Mahfud lantas menegaskan bahwa kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai.

Dia mengeklaim, kampanye yang dilakukannya berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Baca juga: Nasdem Ingatkan Mahfud Tak Provokasi Jelang Pencoblosan Pilpres 2024

Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek.

"Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?" ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain.

"Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, 'Ayo calon presiden, maju'. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki," kata Mahfud.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com