Menpan-RB Perkenalkan Lompatan Transformasi Digital Indonesia di Forum Internasional

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia kini menjadikan transformasi digital sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Langkah tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Government Technology (GovTech) dan interoperabilitas layanan dasar dalam satu portal nasional.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, kondisi Indonesia saat ini menunjukkan kerumitan dan duplikasi layanan digital yang tidak efisien.

“Maka dari itu, dibutuhkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan. Ini yang saat ini sedang kami kerjakan bersama GovTech badan usaha milik negara (BUMN) Perum Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan instansi terkait lainnya,” ucap Anas melalui keterangan persnya, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Kunjungi Kementerian KP, Menpan-RB Dukung Transformasi Digital di Bidang Kelautan dan Perikanan

Hal itu disampaikan Anas saat memberi keynote speech dalam Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sebagai bukti keseriusan kerja pemerintah dalam menggarap transformasi digital, Anas menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah tengah menyiapkan GovTech untuk membangun digital public infrastructure (DPI).

DPI akan mengintegrasikan digital ID, data exchange, dan digital payment untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat.

Anas optimistis bahwa dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah akan terwujud pada 2024.

Baca juga: Kembangkan Literasi Digital di Daerah, British Council Gelar Pelatihan SIDP

“Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign-on (SSO), efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat atau citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Selain fokus pada govtech, pemerintah juga tengah bekerja keras mengintegrasikan layanan K/L yang memiliki sembilan layanan prioritas dalam satu portal nasional.

Kesembilan layanan tersebut meliputi layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) online.

Baca juga: Cara Buat Akun SNPMB untuk Daftar SNBP-UTBK 2024, Klik portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Transformasi digital bukan pekerjaan mudah

DOK. Humas Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat memberi keynote speech dalam Seminar Internasional Happy Digital and Flourishing City Forum: Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa transformasi digital bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama dalam mencapai interoperabilitas data.

Namun dengan komitmen bersama, kata dia, pemerintah yakin dapat melewati tantangan tersebut.