Cak Imin Mengaku Sedih Jokowi Katakan Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

PASURUAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan Presiden boleh berpihak dan berkampanye.

Menurut pria yang karib disapa Cak Imin ini, Jokowi mestinya memahami posisinya sebagai pemimpin tertinggi Tanah Air.

“Presiden itu pemimpin tertinggi dalam berbagai hal, konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur sehingga harus betul-betul dijaga marwahnya. Nah, saya sangat sedih ya mendengar presiden akan kampanye misalnya,” ujar Cak Imin di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Dia mengakui bahwa sebenarnya tak ada aturan yang dilanggar dengan presiden menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak, tapi...

Hanya saja, Cak Imin mengatakan, keberpihakan itu bakal mengganggu wibawa Jokowi sebagai pemimpin tertinggi.

“Itu pilihan Presiden yang memang hak beliau, tetapi kita ngeman, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu,” katanya.

Di sisi lain, Cak Imin mengatakan, tengah menunggu berbagai respons dari para penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Namun, dia mengapresiasi koalisi masyarakat sipil dan berbagai ahli tata negara yang tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi.

“Ya sekarang rakyat dan masyarakat yang akan menilai,” ujar Cak Imin.

Baca juga: H-22 Pilpres 2024, Cak Imin Bergerak ke Jawa Timur, Dimulai dari Pasuruan

Adapun pernyataan Jokowi itu memunculkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.

Dia menilai, pernyataan Jokowi dapat menjadi pembenaran untuk para anak buahnya menunjukkan secara terang-terangan dukungannya pada kandidat Pilpres 2024.

Tak hanya itu, Jokowi pun dinilai bakal terlibat dalam konflik kepentingan karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres nomor urut 2, bersanding dengan Prabowo Subianto.

"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara. Sehingga ada batasan bagi presiden dan pejabat negara lain, termasuk menteri untuk tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye," kata Khoirunnisa.

Baca juga: Sayangkan Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye, Cak Imin: Marwah Kepemimpinan Terganggu