Muncul Kabar Jokowi Akan Angkat Jutaan PNS Jika Gibran Menang Pilpres, Istana: Tidak Betul

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah kabar yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo berjanji akan mengangkat jutaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi PNS jika sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka memenangkan pilpres. 

"Ya itu tidak betul ada janji itu. Disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu enggak betul," ujar Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (16/1/2024).

"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubungkan dengan pemilu 2024. Karena ini adalah sebuah kebijakan, rekrutmen PNS itu kebijakan pemerintah yang sudah dirancang Kemenpan RB," lanjutnya.

Baca juga: Beredar Video Bocoran Jadwal Tes CPNS dan PPPK 2024, Ini Kata BKN

Pada 5 Januari 2024 pun, kata Ari, Presiden Jokowi sudah mengumumkan secara terbuka soal rekrutmen 2,3 juta formasi CPNS.

"Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi diduga mengampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran di berbagai media sosial (Medsos).

Dalam video berdurasi satu menit itu, Muhammad Hasbi membuka acara rembuk guru di Museum Daerah Balla Apakka Sulapa', Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Muhammad Hasbi tengah membahas masalah tenaga pendidikan.

Kemudian di tengah pembahasan Hasbi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan capres-cawapres nomor urut 02 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang.

"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang (Gibran), Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengakatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang,” kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.

Baca juga: Jokowi dan Keluarganya Digugat ke PTUN atas Dugaan Nepotisme

Sekda Takalar mengeluhkan kesulitan mencari dana untuk penggajian guru PPPK, lantaran dana yang ada di Pemda Kabupaten Takalar tidak ada.

"Setengah mati ini kami mencari dimana belanja untuk pengajian PPPK. Jadi kita bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS," ungkapnya.

Hasbi menuturkan bahwa pengangkatan PPPK ini dirinya tidak mau menambah beban APBD.

"Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk pengajian PPPK," pungkasnya.