Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Usul Debat Dievaluasi, Ganjar Ingin Interaksi Capres Tak Dibatasi agar Bisa Sahut-sahutan

Kompas.com - 11/01/2024, 10:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap agar interaksi antarkandidat dalam debat pemilihan presiden dibatasi secara waktu, bukan jumlah pertanyaan.

Hal ini disampaikan Ganjar merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar format debat dievaluasi meski peluang tersebut telah ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPU sudah mengatakan enggak mengubah gitu ya. Kalau saya sih penginnya, umpama diubah, kemarin saya sudah minta diubahnya pakai kuota waktu, bukan kuota pertanyaan dan jawaban," kata Ganjar di Tegal, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Jokowi: Tak Perlu Saling Menjatuhkan dalam Debat Pilpres, Tidak Mengedukasi

Ganjar menuturkan, format debat saat ini membatasi interaksi antarkandidat hanya pada 1-2 kesempatan untuk bertanya dan menjawab.

Politikus PDI-P ini berpandangan, idealnya, kandidat mendapatkan kesempatan berinteraksi dalam waktu tertentu tanpa dibatasi jumlah pertanyaan dan jawabannya.

"Menurut saya, kasih waktu saja, debat hari ini katakan 3 menit, maka 3 menit bisa bersahut-sahutan," ujar Ganjar.

Ia mencontohkan, dalam debat ketiga pada Minggu (7/1/2024), ia tak masalah ketika ada kandidat lain memotong pertanyaannya untuk meminta penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan.

"Sehingga betul-betul pola komunikasinya akan menarik dan debat, bukan tanya jawab, kalau hari ini masih tanya jawab," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tetap mengikuti keputusan KPU yang tidak akan mengubah format debat.

Baca juga: Saat JK Turun Gunung Kampanyekan Anies-Muhaimin, Langsung Sindir Prabowo hingga Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak melihat substansi visi-misi masing-masing calon presiden pada debat ketiga pilpres yang mengangkat keamanan, geopolitik, hubungan internasional, politik luar negeri, dan globalisasi.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa asal kebijakan, asal policy, asal visi, enggak apa," kata Jokowi, Senin (8/1/2024).

"Kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang kecewa," ujar dia.

Jokowi bilang, format debat seharusnya bisa diatur lebih baik untuk memunculkan substansi dan gagasan masing-masing calon yang berdebat.

"Sehingga, debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup, saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi Dinilai Makin Vulgar Dukung Prabowo-Gibran, Bisa Berdampak pada Keberpihakan Aparat

Akan tetapi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa KPU tidak akan mengubah format debat.

Hasyim juga menegaskan bahwa debat yang digelar sudah melalui berbagai pertimbangan. KPU RI juga selalu menggelar rapat koordinasi secara berkala dengan perwakilan tim masing-masing capres-cawapres.

"Karena kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya," kata Hasyim, Selasa (9/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com