Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggal 7 Januari 2024 Memperingati Hari Apa?

Kompas.com - 05/01/2024, 04:19 WIB
Tari Oktaviani

Penulis

KOMPAS.com - Tanggal 7 Januari 2024 jatuh pada hari Sabtu. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Peringatan Keluarnya Indonesia dari PBB Tahun 1965.

Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 7 Januari 2024.

Peringatan Keluarnya Indonesia dari PBB 

Tahukah Anda bahwa Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965. 

Kala itu Presiden Soekarno menyampaikan ketidakpuasannya terhadap PBB. Salah satunya karena menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 

Hubungan Indonesia dengan Malaysia saat itu sedang tidak harmonis. Presiden Soekarno pun mengancam keluar dari PBB jika Malaysia masuk. 

Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan PBB ini akhirnya membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB pada saat itu juga. 

Secara resminya Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965 melalui surat yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio. 

Meski begitu setahun tahun kemudian Indonesia masuk kembali ke PBB. Hal ini setelah politik luar negeri bebas aktif telah diterapkan secara konkret di PBB. Indonesia kembali aktif di PBB pada tanggal 28 September 1966. 

Hari Pembebasan Kamboja

Tanggal 7 Januari 2024, Kamboja merayakan peringatan Hari Pembebasannya.

Mereka menang atas rezim Khmer Merah, yang digulingkan pada tahun 1979 oleh tentara Vietnam. Merujuk pada The Diplomat, pembebasan Kamboja memakan banyak korban. Tercatat menewaskan sekitar 1,7 juta warga Kamboja.

Bagi Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen, tanggal 7 Januari tidak hanya dianggap sebagai “Hari Pembebasan” atau “Hari Kemenangan” tetapi juga sebagai “ ulang tahun kedua ” bagi rakyat Kamboja. 

Diketahui bahwa daerah Kamboja dikuasai Kerajaan Khmer hingga abad ke-15. Setelah itu posisi Khmer dikuasai oleh Raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergilir.

Hingga pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Namun hal itu tidak dibenarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak.

Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

Baca juga: Penyebab Perang Kamboja-Vietnam

Khmer Merah akhirnya menguasai daerah ini pada tahun 1975. Mereka secara paksa memindahkan masyarakat perkotaan ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian.

Mereka menolak pengobatan Barat yang berakibat rakyat Kamboja kelaparan dan tidak ada obat sama sekali di Kamboja. Kejadian ini berdampak pada tewasnya banyak orang di Kamboja.

Pada November 1978, Vietnam menyerbu RD Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Perdamaian baru tercipta pada tahun 1989, ketika PBB memberi mandat untuk mengadakan gencatan senjata antara pihak Norodom Sihanouk dan Lon Nol.

Referensi: 

  • Sukmayani, Ratna. Dkk. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Grasindo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com