Rafael Alun Minta Dibebaskan karena Berjasa untuk Negara, KPK Merespons

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, permintaan bebas dari segala tuduhan yang dilontarkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo merupakan hal biasa.

"Hal biasa kalau terdakwa seperti itu, nanti majelis akan pertimbangkan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/1/2023), seperti dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Ali yakin pembelaan dan klaim yang disampaikan Rafael tidak bakal berdampak terhadap fakta hukum di persidangan.

Baca juga: Di Sidang Duplik, Rafael Alun Minta Asetnya yang Disita Dikembalikan

"Kami yakin klaim tersebut tidak akan pengaruhi fakta hukum yang telah diungkap dan buktikan oleh jaksa KPK," ujarnya.

Diberitakan, dalam duplik yang disampaikan kuasa hukumnya, Junaedi Saibih, Rafael Alum meminta majelis hakim membebaskannya dari tahanan.

Mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan itu diklaim layak dibebaskan dari tahanan karena yang bersangkutan berjasa untuk negara.

Baca juga: Sidang Vonis Rafael Alun Digelar 4 Januari 2024

"Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia," kata Junaedi dalam sidang duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Junaedi juga meminta supaya majelis hakim mengembalikan seluruh aset milik Rafael Alun maupun sang istri, Ernie Meike Torondek yang sedang dalam status penyitaan.

Tuntutan agar asetnya dikembalikan juga menyasar harta harta waris atas nama Ibu Rafael Alun, Irene Suheriani Soeparman yang sedang dalam status penyitaan.

Dalam kasus ini, Rafael Alun dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

Baca juga: Klaim Banyak Berjasa ke Negara, Rafael Alun Minta Dibebaskan

Jaksa KPK menuntut Rafael Alun dipidana penjara selama 14 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider subsider enam bulan penjara.

Tak hanya itu, eks pejabat pajak ini juga dituntut dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 18,9 miliar subsider tiga tahun kurungan.

Jaksa menyatakan Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.