Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Waspadai Gibran untuk Debat Cawapres Besok, Cak Imin: Dia Lebih Siap

Kompas.com - 21/12/2023, 19:04 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku mewaspadai cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres pertama, Jumat (22/12/2023) besok.

Menurutnya, tema soal perekonomian yang juga membahas ekonomi digital dikuasai oleh Wali Kota Solo itu.

“Mas Gibran punya pengalaman wali kota, tentu dia sudah lebih siap ya,” ujar Muhaimin setelah menghadiri konsolidasi Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) di Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Klaim Dana Kampanye Anies-Muhaimin Paling Kecil, PKB: Kita Tidak Didukung Oligarki

Ia menuturkan, latar belakan Gibran patut menjadi catatan untuknya menghadapi debat besok.

“Penampilan Mas Gibran itu juga tantangan buat saya,” sebut dia.

Meski begitu, Muhaimin juga tak meremehkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Baginya, Gibran dan Mahfud sama-sama tak boleh diremehkan.

“Sama-sama deg-degan. Mereka orang-orang pengalaman,” imbuh dia.

Baca juga: PKB Sebut Parpol Biayai Kampanye Anies-Muhaimin di Daerah

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid yakin dengan kemampuan Muhaimin menghadapi debat bertema ekonomi.

Pasalnya, Ketua Umum PKB itu sudah cukup malang melintang di dunia politik Tanah Air sejak lama.

“Jadi apa yang selama ini dia (lakukan! sebagai politisi tahunan, keliling dari desa ke desa, rakyat ke rakyat, dari satu krisis ke krisis, dari satu pemerintah ke pemerintahan, kan ada kebijakan ekonominya kan,” tutur Hasanuddin pada Kompas.com, Kamis siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Sanksi 'Travel' Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Pemerintah Bakal Sanksi "Travel" Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Nasional
Berpotensi Bersaing dengan Marzuki Mustamar di Pilkada Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Berpotensi Bersaing dengan Marzuki Mustamar di Pilkada Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Nasional
DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

Nasional
KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

Nasional
Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Nasional
Ormas Dapat Konsesi Tambang, KPK Ingatkan Ada Oknum Manfaatkan Perizinan

Ormas Dapat Konsesi Tambang, KPK Ingatkan Ada Oknum Manfaatkan Perizinan

Nasional
Kasus Visa Haji Palsu, Peran 'Mashariq' Arab Saudi Disinggung

Kasus Visa Haji Palsu, Peran "Mashariq" Arab Saudi Disinggung

Nasional
Ahmad Sahroni dan Indira Chunda Thita Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Ahmad Sahroni dan Indira Chunda Thita Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Puan Harap Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Tak Goyahkan Calon Investor

Puan Harap Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Tak Goyahkan Calon Investor

Nasional
Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Cegah Haji 'Colongan', Masa Berlaku Visa Umrah Diusulkan 1 Bulan

Cegah Haji "Colongan", Masa Berlaku Visa Umrah Diusulkan 1 Bulan

Nasional
UU KIA Disahkan, Angin Segar Cuti 6 Bulan dan Jaminan Gaji Bagi Ibu Melahirkan

UU KIA Disahkan, Angin Segar Cuti 6 Bulan dan Jaminan Gaji Bagi Ibu Melahirkan

Nasional
Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Bantuan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan 6 Bulan

UU KIA, Pemerintah Wajib Beri Bantuan Hukum Ibu yang Tak Digaji Saat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com