BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menyampaikan janji-janji politik untuk Pilpres 2024.
Ia pun mengungkap salah satu janji politiknya adalah program unggulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.
"Saya mulai jualan KTP Sakti. 'Ah politisasi itu sukanya janji,' saya dipaksa untuk berjanji. Ya janji lah kita cerita," kata Ganjar dalam dialog calon presiden yang digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Meski begitu, Ganjar tak membeberkan siapa pihak yang memintanya untuk berjanji itu.
Baca juga: Kunjungi Pabrik Rokok di Bantul, Ganjar Terima Pesan dari Buruh Disabilitas
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, program ini merupakan integrasi dari beragam kartu-kartu pro rakyat era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Program ini, jelas Ganjar, mengedepankan kebijakan satu data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada NIK, kita bisa melakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita," imbuh dia.
Lanjut Ganjar, melalui program KTP Sakti, para petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk murah juga bisa teratasi.
Intinya, sebut Ganjar, para petani itu akan dilakukan pemetaan dan diperiksa apakah berhak menerima bantuan KTP Sakti.
Baca juga: Atikoh Ganjar Soroti Pedihnya Perempuan Jadi TKI Tinggalkan Anak, Singgung Sulitnya Lapangan Kerja
"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling. AI (artificial intelligence) bisa kita masukan kok ke situ untuk menghitung (data kependudukan)," pungkas politikus PDI-P ini.
Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir Ganjar menggembar-gemborkan salah satu programnya bersama pasangannya, cawapres Mahfud MD, yaitu KTP Sakti.
Program ini pertama kali diungkapkan oleh Sekjen PDI-P sekaligus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat konsolidasi partai di Banten.
"Ini dikatakan sebagai KTP Sakti saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia," kata Hasto di hadapan ratusan kader PDI-P Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).
"Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," lanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.