BPKH Kelola Dana Rp 165 Triliun untuk Haji, Jokowi: Hati-hati Kelola Dana Umat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana umat dengan profesional, akuntabel, hati-hati, dan sesuai prinsip.

Apalagi, uang yang dikelola BPKH merupakan milik rakyat yang besarnya mencapai Rp 165 triliun.

"Saya titip hati-hati mengelola dana umat ini, harus betul-betul dikelola dengan profesional mengedepankan akuntabilitas," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional 2023 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat, karena sekali lagi ini adalah uang rakyat, uangnya umat," kata dia.

Baca juga: Cerita Jokowi Lobi Arab Saudi untuk Dapat Tambahan Kuota Haji 20.000

Berdasarkan laporan Kepala BPKH, Presiden menyebut bahwa dana kelolaan BPKH mencapai Rp 165 triliun.

Karena jumlah dana kelolaannya yang sangat besar, kata Presiden, kinerja dan gerak-gerik BPKH pun selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

Presiden Jokowi juga berpesan agar dana kelolaan BPKH dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman.

Saat ini, menurut dia, 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.

Sementara itu, sebanyak 2 persen dana diinvestasikan langsung.

"Tadi Beliau menyampaikan 75 persen diinvestasikan di SBSN Alhamdulillah ini tempat aman, berada di BI. 2 persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2 persen, menurut saya juga masih aman," ujar Jokowi.

"Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata dia.

Baca juga: BPKH Ajak Masyarakat Menabung sejak Dini untuk Berangkat Haji

Selanjutnya, Kepala Negara mengatakan bahwa hasil investasi dana kelolaan BPKH tersebut dipakai untuk memenuhi 40 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan DPR dan pemerintah sebesar 93,4 juta rupiah.

Presiden pun mendorong agar ke depannya pengelolaan keuangan haji dapat lebih inovatif disertai dengan pengawasan internal yang lebih baik.

Selain itu, Presiden mendorong agar dana kelolaan BPKH dapat lebih dari sekadar menambal kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat.

Di sisi lain juga tetap bisa memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang.

"Dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah," kata Jokowi.

"Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik karena potensinya di ekonomi syariah kita ini masih sangat besar, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar," ujar dia.