Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Sudjatmiko: Tak Ada Bukti Hukum Prabowo Kriminal

Kompas.com - 11/12/2023, 20:38 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis 98 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan, tidak ada bukti secara hukum yang menyebut Prabowo sebagai kriminal.

Menurut dia, Prabowo pun sudah menjadi bagian dari demokrasi dalam 25 tahun terakhir.

"Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal. Dan secara politik, beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang," ujar Budiman dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Tanyakan Isu Penculikan ke Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Beliau Bilang Sudah Dikembalikan Semua

Budiman menjelaskan, secara politik, Prabowo sudah pernah menjadi cawapres Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009 silam.

Artinya, kata dia, pihak-pihak yang saat ini menjadi kompetitor pun pernah mengakui bahwa Prabowo tidak memiliki masalah karena berani menggandengnya maju pilpres.

"Pernah menjadi cawapres Megawati, dan 2 kali sebagai capres, artinya sudah disahkan secara UU, sistem kepemiluan," tutur mantan politikus PDI-P ini.

Lalu, Budiman mengungkit momen yang terjadi pada tahun 1998 silam. Kala itu, ia sebagai aktivis berada di pihak yang ingin Indonesia lebih demokratis.

Sedangkan Prabowo sebagai Komandan Kopassus berada pada posisi yang hanya menjalankan tugas negara.

"Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya untuk menjaga Indonesia," kata Budiman.

"Tahun 98 tugas sejarah dan tugas negara ada dalam posisi berhadapan. Karena pada waktu itu negara otoriter, menolak untuk melakukan perubahan dengan cara baik-baik sehingga terpaksa kami melakukan terobosan dan perlawanan," sambungnya.

Baca juga: Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit Terus

Kini 25 tahun berlalu, Budiman menyebut sosok-sosok yang saat itu menjalankan tugas sejarah dan negara ingin persatuan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).

Budiman menekankan mereka menginginkan Indonesia yang lebih kuat, lebih bersih, dan bisa menghadapi tantangan global.

"Kami merasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah representasi keberlanjutan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah dibangun 25 tahun terakhir ini. Untuk itu kami merasa bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun lalu yang membuat kami berhadapan, sudah diselesaikan secara politik dan hukum," imbuh Budiman.

Adapun dalam kesempatan ini, TKN Prabowo-Gibran mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 98.

Selain Budiman Sudjatmiko, ada pula nama lain misalnya Andi Arief dan Agus Jabo.

Lalu, ada juga pegiat antikorupsi Irma Hutabarat, pegiat HAM Natalius Pigai, dan aktivis NGO Rachland Nashidik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com