Kader PAN Diduga Joget di Kantor Kemendag, Ketua Bawaslu: Sudah Jadi Perhatian, Sedang Dikaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengaku pihaknya sudah mencermati video viral yang menampilkan sejumlah anggota perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) berjoget diduga di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bawaslu memantau video yang viral itu meskipun sampai saat ini belum ada laporan yang masuk terkait kasus tersebut. 

"Laporan enggak (ada). Tapi sudah jadi perhatian kita, sekarang lagi kita kaji," kata Bagja ditemui di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Diminta Joget Saat Kampanye di Lampung, Anies: Kalau Ada Gagasan, Tak Perlu Berjoget

Bagja mengimbau bahwa kantor pemerintahan tidak boleh menjadi arena politik Pemilu.

Hal tersebut, kata dia, ada dalam aturan Undang-undang Pemilu. Namun ia tak mengungkapkan aturan yang dimaksud.

"Tidak boleh ada penyalahgunaan kantor pemerintah untuk sarana politik peserta pemilu tertentu. Tidak boleh. Ada kok dalam UU pemilu. Dibaca lagi," pesan Bagja.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Dia mengingatkan agar seluruh peserta Pemilu, salah satunya partai politik, dapat membaca dan menaati seluruh aturan Pemilu.

Bawaslu, tegas Bagja, sudah membeberkan sejumlah aturan tersebut kepada peserta Pemilu.

"Makanya, peserta pemilu sekarang, kita koordinasi nih, jangan sampai nanti kemudian tidak tahu aturan aturannya. Kami sudah membuka pintu untuk do and don't nya dalam kampanye itu dari awal," tutur Bagja.

Baca juga: Saat Prabowo Joget di Tasikmalaya, Ridwan Kamil: Gelarnya Presiden RI dan Bapak Gemoy

Sebelumnya, beredar video menampilkan sejumlah anggota perempuan PAN berjoget di sebuah ruangan yang diduga berada di Kantor Kemendag.

Adapun Menteri Perdagangan adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dari video yang beredar, setidaknya terlihat tujuh anggota PAN berjoget TikTok.

Di belakang mereka, ada logo Garuda dan tulisan "Kementerian Perdagangan Republik Indonesia".