Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Panji Gumilang menilai, gelar perkara terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Krimibal (Bareskrim) Polri terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun itu, tidak disertai dua alat bukti yang sah.

Hal ini disampaikan tim penasihat hukum Panji Gumilang dalam surat permohonan gugatan praperadilan melawan Subdit I Dittipidum Bareskrim Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.

Adapun gugatan nomor perkara 122/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL ini terdaftar di PN Jakarta Selatan pada Senin 30 Oktober 2023 dengan klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka.

“Bahwa jelas ketika gelar perkara dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023, termohon belum memiliki alat bukti yang cukup, baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti surat yang cukup,” kata tim Hukum Panji Gumilang dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).

“Sehingga dengan ini pemohon menyimpulkan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah,” sambungnya.

Kubu Panji Gumilang menilai, Polisi hanya berpedoman pada pendapat atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 47 Tahun 2023 tentang Ajaran Keagamaan Panji Gumilang, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal, 26 Dzulhijah 1444 H/14 Juli 2023,

Baca juga: Praperadilan, Kubu Panji Gumilang Nilai Proses Hukum Tegesa-gesa

Tim Hukum Pimpinan Ponpes Al Zaytun ini pun menyinggung pendapat Prof. Mahfud MD pada tahun 2017 yang saat itu merupakan Ahli Tata Hukum Negara.

Dalam pernyataannya, Mahfud Md berpandangan bahwa Fatwa MUI tidak bisa disamakan dengan hukum Positif.

Terlebih, jika Fatwa MUI tersebut dilanggar tidak ada sanksi mengikat dan secara hukum tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu, penerapan fatwa juga tidak bisa diatur oleh siapapun.

“Bahwa keterangan pemohon yang dicantumkan dalam BAP dan keterangan ahli yang dilakukan setelah gelar perkara pada tanggal, 1 Agustus 2023 tidak sah demi hukum,” kata tim Hukum Panji Gumilang.

“Oleh karena itu sangat jelas gelar perkara yang dilakukan tanpa adanya keterangan saksi dan keterangan ahli terlihat bertolak belakang dengan dasar pada Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/59/VIII/2023/ Dittipidum, Tanggal 1 Agustus 2023,” imbuhnya.

Baca juga: 5 Jam Periksa Panji Gumilang, Polisi Sodorkan 55 Pertanyaan Terkait Dugaan Penggelapan dan TPPU

Diketahui, perkara dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang saat ini tengah diadili di PN Indramayu, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, Panji disangka melanggar Pasal 14 Ayat (1) Subsider Pasal 14 Ayat (2) Subsider Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 156a Ayat (1) KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia diduga melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat terkait hal suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).