Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ubah "Food Estate" Jadi "Contract Farming", TKN Prabowo: Itu Solusi untuk Beda Masalah

Kompas.com - 27/11/2023, 09:53 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sadar Subagyo, menegaskan, pihaknya akan tetap melanjutkan program food estate yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sadar membalas capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tak akan melanjutkan food estate jika menjadi presiden.

“Melanjutkan dan menyempurnakan program Kawasan Sentra Produksi Pangan atau food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta hektar tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Itu sudah ada di program dan di Astacita yang kedua," ujar Sadar dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Food Estate Gagal, Pemerintah Diminta Belajar ke Rutan Tanjungpinang

Sadar menjelaskan, jika Prabowo-Gibran terpilih, penyempurnaan food estate di pemerintahan akan menyangkut penggunaan istilah ‘Lumbung Pangan’ sebagai sebuah kawasan pangan yang luas, di mana teknik-teknik intensifikasi diaplikasikan.

Kemudian, Sadar menanggapi Anies yang mau mengganti food estate menjadi contract farming.

Menurut dia, solusi contract farming yang ditawarkan oleh Anies adalah solusi yang baik.

Hanya, kata Sadar, contract farming tidak bisa menggantikan peran dari food estate.

Baca juga: Anies Ingin Ganti Kebijakan Food Estate Jadi Contract Farming

Contract farming itu untuk menjamin kepastian pasok dan harga jual. Sedangkan food estate adalah perluasan area tanam untuk meningkatkan produksi. Ini solusi berbeda, untuk masalah yang berbeda," tuturnya.

Sadar mengatakan, Prabowo-Gibran menawarkan penggabungan food estate dan contract farming.

Dia menyebut penggabungan food estate dan contract farming adalah hal yang ideal.

"Yang Ideal adalah penggabungan antara contract farming dan food estate. Petani bisa melakukan kontrak dengan Bulog dengan kepastian pasok misalnya, 1 juta ton beras di tahun keempat setelah kontrak, dengan harga tertentu, ini contoh contract farming," jelas Sadar.

Baca juga: Bantah Food Estate Gagal, Mentan: Pertanian Enggak Bisa Sekaligus

“Nah, untuk menyediakan beras tersebut, petani kemudian dalam waktu tiga tahun membuka food estate misalnya seluas 300.000 hektar untuk memenuhi kontrak tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan berencana mengganti kebijakan ketahanan pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu food estate dengan contract farming atau pertanian kontrak.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

Anies menyebut, food estate tak akan dilanjutkan jika ia terpilih sebagai presiden karena dinilai kurang memihak pada petani.

Halaman:


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com