Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pj Gubernur Kaltim Sebut OTT KPK di Kabupaten Paser, Tak Terkait IKN

Kompas.com - 24/11/2023, 17:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim tak terkait dengan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Akmal, OTT tersebut terkait proyek jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser.

"Enggak. Enggak (tidak terkait pembangunan jalan di IKN). Ini jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser," ujar Akmal di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

"Paser itu jauh (dari IKN). Jadi Paser (letaknya) ke arah ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Informasi awal begitu dari Kepala Dinas (Kadinas) Jalan saya. Biarkan nanti mereka yang melanjutkan," lanjutnya.

Baca juga: 11 Orang yang Terjaring OTT KPK di Kaltim Tiba di Gedung Merah Putih, Langsung Jalani Pemeriksaan

Sebagaimana diketahui, IKN sendiri berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akmal pun menyebut, pihaknya selaku penjabat kepala daerah berharap OTT kali ini menjadi evaluasi jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dia meminta para ASN di Kaltim agar menaati aturan agar jangan sampai terjerat kasus korupsi.

"Kami ambil hikmah, ini harus jadi evaluasi bagi kita. Kita harus taati aturan, jauhi hal seperti itu," tegas Akmal.

Baca juga: OTT KPK, Sejumlah Ruang di Kantor BBPJN Kaltim Disegel

Lebih lanjut Akmal mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal OTT ini.

Mendagri meminta kepada pemerintah daerah setempat menaati semua proses hukum.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta tertib dalam pengadaan barang dan jasa.

"Tentunya Pak Mendagri sangat peduli. Jangan sampai ada ASN kita (terlibat) ya. Itu kenapa arahan beliau jelas. Ikuti aturan, ikuti semua prosedur, mekanisme pengadaan barang dan jasa," kata Akmal.

"Jangan ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Itu arahan beliau dan kami tentu berpegang. Dan tadi kami sampaikan ke beliau bahwasanya kami komitmen untuk menjaga integritas, bahwasannya penegakan hukum sedang berjalan. Dan kita hormati proses hukum," tambahnya.

Baca juga: Fakta-fakta OTT KPK di Kaltim, Amankan 11 Orang hingga Uang Ratusan Juta Rupiah

Diberitakan sebelumnya, terjadi OTT kasus dugaan korupsi di Kaltim.

Pihak KPK menyebut, dugaan korupsi yang dibongkar dalam OTT di Kaltim menyangkut proyek pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan jalan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com