Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo, Hashim: Sudah 10.000 Kali Dibahas, Tak Ada Bukti Sama Sekali

Kompas.com - 16/11/2023, 05:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kakaknya sudah dibahas lebih dari 10.000 kali.

Akan tetapi, menurut Hashim, Prabowo tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran HAM ataupun penculikan terhadap para aktivis '98.

"Sebetulnya masalah HAM, pelanggaran, penculikan itu sudah dibahas, sudah 1.000 kali, 10.000 kali itu sudah dibahas, sudah lama, dan tidak ada bukti sama sekali," ujar Hashim di acara Guyub Nasional di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hashim lantas mengungkit momen Prabowo menjadi calon wakil presiden (cawapres) Megawati Soekarnoputri pada tahun 2009.

Baca juga: Sebut Prabowo Gagalkan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Saat itu, Hashim mengatakan, orang-orang sudah berbicara mengenai Prabowo yang disebut melakukan penculikan kepada aktivis '98.

Akan tetapi, PDI-P dan Megawati tetap mengambil Prabowo sebagai cawapres.

Diketahui, pasangan Megawati-Prabowo kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

"Prabowo tahun 2009 jadi cawapres Ibu Megawati Soekarnoputri. Kalau orang bicara mengenai pelanggaran HAM, penculikan, dan sebagainya, tahun 2009 PDI-P dan Ibu Mega sudah tahu itu semua," kata Hashim.

"Namun, mereka tetap meminta, Ibu Mega tetap meminta Pak Prabowo sebagai cawapresnya," ujarnya lagi.

Baca juga: Kala Muhamin Singgung Kompetisi Sepak Bola, Prabowo Bicara Pemilu Jujur, Ganjar Ungkit Drakor

Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo pernah mengaku

Mantan politikus PDI-P yang juga aktivis '98 Budiman Sudjatmiko mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah mengaku sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan pada tahun 1998 silam.

Hanya saja, Prabowo tidak mengetahui nasib korban penculikan yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah atau dinyatakan hilang.

Setidaknya ada 13 korban penculikan tahun 1997-1998 yang sampai saat ini masih hilang.

Hal tersebut disampaikan Budiman dalam program Gaspol!, seperti disiarkan di kanal YouTube Kompas.com pada 26 Juli 2023.

Budiman menjelaskan, pada 2002, dirinya bersama salah satu korban penculikan yang dipulangkan ke rumah, Nezar Patria, mewawancarai Prabowo.

Baca juga: Jadi Capres, Prabowo Subianto Punya Kekayaan Mencapai Rp 2 Triliun

"Ya kenapa tidak? Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo? Meskipun saya 2002 sudah tanyakan itu. Saya lupa menyampaikannya (sekitar) 2002 saat saya sama Nezar mewawancara," ujar Budiman dalam program tersebut.

Budiman lalu mengungkapkan jawaban Prabowo saat itu.

Menurut dia, Prabowo mengakui dirinya memang menculik para aktivis. Akan tetapi, ia sudah mengembalikan semua korban penculikan ke rumahnya masing-masing.

Sementara itu, Prabowo disebut mengaku tidak tahu nasib aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

"(Prabowo bilang) 'Yang saya ambil sudah kembali semua. Saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah. Tapi, yang saya ambil saya sudah lepaskan semua'. Itu pengakuannya," kata Budiman Sudjatmiko.

Baca juga: Sebut Prabowo Gagalkan Korupsi Rp 51 T di Kemenhan, Hashim: Kalau Jahat, Minta 5 Persen Saja Sudah Rp 2,5 T

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

Nasional
Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

Nasional
12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com