Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adik Prabowo Cerita Ada Upaya Dugaan Korupsi di Kemenhan: 1 Senjata 800 Dollar Jadi 10.800 Dollar

Kompas.com - 15/11/2023, 20:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, dugaan korupsi mark up yang terjadi di Kementerian Pertahanan sudah melampaui level "gila".

Hashim mengatakan, harga satu senjata yang aslinya hanya 800 dollar bisa berubah menjadi 10.800 dollar.

Hal tersebut Hashim ungkapkan saat menjadi pembicara di acara Guyub Nasional di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Mulanya, Hashim bercerita mengenai momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019.

Di bulan-bulan pertama Prabowo bekerja, dirinya harus menandatangani kontrak senilai Rp 51 triliun.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Bilang Lebih Baik Pilih Bocil yang Bersih daripada Orang Tua Koruptor

Namun, kontrak yang nilainya fantastis itu ternyata terindikasi korupsi mark up.

"Rp 51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya memang melampaui gila, Pak," ujar Hashim.

Menurut Hashim, korupsi mark up merupakan salah satu penyakit di Indonesia.

Sebab, di salah satu kasus korupsi mark up itu saja, angka mark up-nya mencapai 1.250 persen.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," tuturnya.

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," sambung Hashim.

Baca juga: Menhan Prabowo Pimpin Pertemuan Ke-17 Para Menhan Negara-negara ASEAN

Maka dari itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Dia mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.

"Ibu-ibu yang ada di sini kalau ke salon harus bayar pajak 11 persen di dalam tagihannya kan ada 11 persen, betul enggak? Itu uang itu yang dicuri, bagi orang yang bayar pajak penghasilan, ada orang yang bayar 30 persen, 35 persen itu yang dicuri," jelasnya.

Hashim bangga dengan Prabowo yang akhirnya membatalkan kontrak yang terindikasi terjadi mark up tersebut.

Kontrak senilai Rp 51 triliun yang ada di meja Prabowo pun akhirnya batal. Hashim menyebut Prabowo tidak merestui korupsi.

"Prabowo menolak godaan, saya bersaksi, saya saksi. Dia selamatkan uang kalian, your money, itu uang kalian. Dia selamatkan, ya Rp 15-20 triliun dari tangan-tangan koruptor," imbuh Hashim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com