Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Gibran, Politikus PDI-P: Lebih Penting Imbau Tim Kampanyenya Tak Langgar Hukum

Kompas.com - 14/11/2023, 11:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima meminta calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka untuk menginstruksikan jajaran pendukungnya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini disampaikan Aria Bima usai ditanya mengenai respons Gibran yang meminta Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuktikan jika ada kecurigaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Tapi, lebih penting bagaimana Mas Gibran selaku calon wakil presiden dari Pak Prabowo yang diusung oleh tim TKN Pak Prabowo-Gibran juga selalu sama juga yang kita lakukan, mengimbau untuk tim kampanye tim kampanye itu terus menjaga diri untuk tidak melakukan berbagai hal yang menyalahi hukum," kata Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023) malam.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi Mestinya Diskusi dengan Megawati jika Ingin Capres-Cawapres Lain

Kemudian, Aria menilai bahwa pernyataan Gibran juga ada baiknya, yakni menyarankan hal tersebut dilaporkan kepada mekanisme penyelenggara Pemilu atau penegak hukum.

Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah melakukan pelaporan dengan menyertakan bukti dan fakta berupa video.

Video yang dimaksud salah satunya merekam penurunan baliho bergambar calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo di sejumlah wilayah.

"Jangan ada fitnah. Kalau fitnah itu bukan fakta. Fitnah adalah imajinasi pembohongan yang untuk menghancurkan nama baik calon lainnya. Itu fitnah. Tapi, kalau itu fakta, itu data, itu ada dokumen videonya," ujar Aria.

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, DPP PDI-P: Kalau Adil Baliho Capres-Caleg Manapun Juga Diturunkan

Ia lantas meminta agar kejadian pencopotan baliho tersebut tidak terulang kembali.

"Sehingga cara pencabutan, cara menurunkan kalau atribut salah itu tidak terlihat ekspresi ketidaksukaan dan kesewenang-wenangannya yang itu sangat berbahaya kalau sampai publik atau rakyat marah. Nanti itu yang terjadi pemilu itu enggak damai, pemilu itu enggak nge-fun, pemilu itu tidak happy," kata Aria.

Sebelumnya diberitakan, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menilai sudah tampak adanya kecurangan jelang Pemilu 2024.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut meminta untuk membuktikan dan melaporkan apabila ada kecurangan itu.

"Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Baca juga: Megawati Singgung soal Kecurangan Pemilu, Begini Respons KSP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com