Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sebut Demokrasi di Indonesia Sedang Menurun, Indikasinya Terjadi KKN

Kompas.com - 28/10/2023, 06:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan dan kesuraman.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, salah satu indikasinya adalah kembali terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Reformasi kita pilih, 25 tahun berlangsung lebih sudah, sebentar lagi 30 tahun. Artinya kita berhasil melampaui beberapa tantangan, meskipun kita waspada hari ini terjadi, demokrasi mengalami masa penurunan dan masa kesuraman," ujar Cak Imin ketika berbicara di acara acara Rakorda DPP IMM DKI Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Cak Imin mengatakan, jika sistem sudah koruptif dan KKN merajalela maka sistem pemerintahan tidak akan berjalan secara seimbang.

Baca juga: Cerita Anies Beri Makan Ulat untuk Tambahan Biaya Kuliah, Cak Imin: Pemimpin Sukses yang Pernah Menderita

Ia pun menyinggung adanya lembaga negara yang saling memakan satu sama lain. Sehingga pihak yang semestinya mengawasi dan yang diawasi tidak dapat menjalankan fungsinya.

"Yang diawasi dan mengawasi tak jadi fungsi masing-masing kalau yang diawasi dan mengawasi sama-sama saling memakan. Terakhir, ada tukang korupsi, diperiksa oleh pemeriksa korupsi, tapi pemeriksa korupsi dicurigai melakukan korupsi," kata Cak Imin

"Artinya, ini sistem mengalami tanda tanya besar. Tugas kita evaluasi total sistem ini agar bangsa ini berjalan tetap sehat dan kekayaan negara dinikmati sebesarnya kemakmuran rakyat," ujarnya lagi.

Merujuk kepada hal itu, Cak Imin pun menekankan bangsa Indonesia masih terus membutuhkan gagasan untuk perbaikan. Terlebih, menurutnya, sistem demokrasi dan reformasi saat ini sudah 25 tahun berjalan.

Baca juga: Yenny Wahid Dukung Ganjar-Mahfud, Cak Imin: Ya Enggak Apa-apa

Ia lantas mengatakan, biasanya sebuah sistem pemerintahan yang dipilih harus dievaluasi total setelah memasuki 30 tahun. Seperti halnya masa Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun.

"Orde Baru hanya 32 tahun sistem otoriter, demokratis terpusat otoriter. Dengan kekuatan yang sangat lengkap, logistiknya, militeristiknya, sistem ketatanegaraannya," kata Cak Imin.

Bahkan, ia mengatakan, saat Orde Baru pelaksanaan pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya.

Meski demikian, Indonesia akhirnya memilih sistem demokrasi yang memberi ruang keterlibatan masyarakat.

"Kenapa kita pilih sistem demokrasi karena tak ada satu pun kekuatan, apalagi individu pemimpin mampu memimpin negaranya ketika semua rakyatnya tak dilibatkan," ujar Cak Imin.

Diketahui, Muhaimin Iskandar bersama Anies Baswedan telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bakal calon presiden (capres) dan cawapres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

 Baca juga: PDI-P Ungkap Wacana Presiden 3 Periode Permintaan Pak Lurah, Cak Imin: Tanya Hasto Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com