Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Luka Megawati: Dari Soeharto ke Jokowi

Kompas.com - 26/10/2023, 12:57 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BERDASAR dokumen yang pernah saya baca, Pukul 07.00 WIB, 21 Juni 1970, dokter yang menangani Bung Karno keluar ruangan tanpa bicara. Hanya menggelengkan kepala.

Putra-putri Soekarno bergegas masuk ruangan. Di pembaringan sang ayah tergolek lemah. Megawati Soekarnoputri mendekat, membisikkan kalimat syahadat. Tapi, hanya satu kata yang terucap lirih: “Allah”.

Soekarno, pejuang kemerdekaan dan proklamator, yang sebagian besar hidupnya dipersembahkan untuk mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia, menghembuskan napas terakhir.

Setelah melewati hari-hari terakhir yang sangat berat dan memilukan. Hari-hari terakhir yang ironis antara yang telah diberikan kepada bangsanya dan yang diterima dari bangsanya.

Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan politik oleh Soeharto. Diasingkan dari keluarga, kawan, dan bangsa yang dicintainya.

Dituduh macam-macam oleh penguasa sehubungan dengan pergolakan politik dekade 1960-an tanpa pembuktian di pengadilan. Soekarno dimatikan aspek sosio-politik-kultural oleh penguasa Orde Baru sebelum akhirnya dipanggil Tuhan.

Bahkan, sekadar memenuhi wasiat Sang Proklamator pun tak diizinkan. Wasiat Bung Karno untuk dimakamkan di Bogor ditolak Soeharto. Sehari setelah Bung Karno dinyatakan wafat, jasadnya dikirim ke Blitar.

Itulah “luka” pertama Megawati Soekarnoputri. Yang teramat dalam. Yang membuncahkan segudang pertanyaan. Luka bukan sembarang luka. Saya yakin, luka pertama itu menjadi titik lenting Megawati hingga posisinya hari ini.

Soal kalah-menang dalam politik adalah soal biasa. Politik adalah permainan. Ujung dari politik adalah siapa yang menang akan berkuasa.

Siapa yang kalah akan berada di luar kekuasaan. Saya percaya, kalau soal itu, Megawati sangat mengerti dan menerima kekalahan sang ayah.

Namun, siapa pun dalam posisi Megawati akan terluka parah. Benarkah politik dan kekuasaan itu gelap, tak ada cahaya sedikit pun yang bisa memantulkan kemanusiaan dan moralitas?

Apakah untuk menang dalam politik dan kekuasaan boleh culas, boleh menerabas dimensi keadaban? Mengapa politik dan kekuasaan harus meninggalkan akal sehat dan membunuh rasa kemanusiaan?

Tentu masih banyak pertanyaan menyasar kalbu dan pikiran sehat. Saya percaya, Megawati mengawali lentingannya bukan hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tapi sekaligus mengajarkan kepada generasi pemimpin masa depan Indonesia.

Megawati tentu tak akan lupa ajaran Bung Karno tentang “jasmerah”, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bung Karno juga mengajarkan tentang “sosio-nasionalisme” kepada putra-putrinya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Sejarah adalah politik masa lalu. Dari sejarah kita tahu dinamika, seluk-beluk, dan siasat-siasat perebutan kekuasaan. Dari sejarah pula kita bisa tahu, lalu berharap dan bisa memilih cara-cara yang progresif, beradab dan berakal sehat.

Sementara itu, sosio-nasionalisme mengajarkan bahwa nafsu nasionalisme, bisa pula primordialisme (suku, agama, golongan, termasuk pula kekerabatan), punya kecenderungan menjajah pihak lain (the others).

Sejarah penjajahan bangsa-bangsa di abad ke-19 dan ke-20 sejatinya adalah sejarah pembiaran nafsu nasionalisme/primordialisme.

Dari sejarah penjajahan itu pula Bung Karno mengajarkan, kelak Indonesia merdeka tidak boleh membiarkan nafsu nasionalisme yang menjajah.

Nasionalisme harus dikendalikan oleh perikemanusiaan, nasionalisme yang berperikemanusiaan, yang tak menjajah. Sebaliknya mengasihi dan melindungi pihak lain. Itulah sosio-nasionalisme.

Itulah sebabnya pendiri bangsa, Soekarno dan kawan-kawan, memilih pengelolaan kekuasaan dengan sistem demokrasi, bukan monarki, bukan pula oligarki.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com