Ketum AMPI Tepis Anggapan Adanya Isu Politik Dinasti Usai Gibran Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga menepis anggapan adanya isu politik dinasti terkait majunya Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo dan juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus Partai Golkar ini berpendapat bahwa Gibran masih harus melalui proses pemilihan umum sehingga tidak bisa disebut berpolitik dinasti.

“Jadi ini lebih kepada bagian dari kontestasi pemilihan yang masyarakat memberikan hak pilihnya,” kata Jerry dalam acara Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com pada Rabu (25/10/2023).

“Yang si calon juga harus berkampanye, harus bersosialisasi, harus melalukan pendekatan kepada masyarakat, harus turun langsung dan sebagainya, dan harus kerja keras,” lanjutnya lagi.

Baca juga: Anies Nilai Sistem Meritokrasi Bisa Jadi Solusi Politik Dinasti

Wakil Menteri Pedagangan ini berharap, hal tersebut harus disikapi secara lebih komprehensif dan kritis, sehingga majunya Gibran menjadi cawapres ini tidak serta merta langsung dinilai sebagai politik dinasti.

Dia pun menekankan bahwa kata dinasti cenderung diasosiasikan dengan sistem kerajaan di mana posisi pemimpin atau raja langsung diturunkan kepada anaknya tanpa melalui proses pemilihan umum.

Sistem tersebut, kata Jerry, tentu berbeda dengan sistem yang dianut di Tanah Air. Dia menyebut hingga kini Indonesia masih menggunakan mekanisme pemilihan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, menurutnya, pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang akan ada sekitar 200 juta pemilh sehingga hasilnya tidak bisa direkayasa.

“Ini kan enggak, ini kan melalui sebuah sekali lagi mekanisme pemilihan, kontestasi ekektoral, yang memilih langsung adalah masyarakat, ini kan enggak bisa dibuat-buat, enggak bisa direkayasa, ini masyarakat langsung yang milih,” tuturnya.

Diketahui, isu dinasti politik mengemuka setelah Gibran berhak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Soal Isu Politik Dinasti Presiden Jokowi, Cak Imin: Silakan Rakyat Menilai

MK yang diketuai oleh paman Gibran, Anwar Usman, menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu.

Hal ini diputuskan MK dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres-cawapres perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digelar Senin (16/10/2023).

Tak lama setelah itu, Gibran diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM sendiri merupakan barisan partai politik yang sebagian besar merupakan pendukung pemerintahan Jokowi. KIM terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan PSI.

Sementara itu, terdapat dua pasangan lain yang sudah mendaftar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies-Cak Imin diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sedangkan Ganjar-Mahfud diusung PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura.