JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo kembali mencuat di tengah situasi politik nasional yang semakin dinamis.
Muasal isu tersebut kembali bergulir berawal dari pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Adian menyebut persoalan Jokowi dengan PDI-P diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Baca juga: Adian Bilang Jokowi Minta 3 Periode tetapi Ditolak PDI-P, Faldo Maldini: Bisa Jadi Fitnah
Akan tetapi, pernyataan Adian tersebut langsung dibantah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Setahu Puan, Jokowi tidak pernah menyampaikan keinginannya agar jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang.
"Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah Beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat.
Jauh ke belakang, bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan presiden sebetulnya bersamaan dengan munculnya wacana penundaan Pemilu 2024.
Sejumlah pejabat dan tokoh menjadi dalang di balik dua isu ini muncul ke permukaan publik. Berikut daftarnya:
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara terang-terangan mendukung dua wacana itu. Bahkan, ia mengeklaim memilik big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.
Meski tak secara langsung mendukung pemilu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden.
Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode pada akhir Februari lalu.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Ada lima faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi.
Sama seperti Muhaimin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.
Baca juga: Adian Napitupulu Klaim Organisasi Relawan Ganjar 4 Kali Lebih Banyak dari Relawan Jokowi
Menurutnya, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan, sehingga pemilu dikhawatirkan mengubah situasi politik saat ini.