Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc
Pengajar Lemhannas

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional di Lemhannas

Fenomena Kebijakan Negara Indonesia dalam Khazanah Politik Kiwari

Kompas.com - 20/10/2023, 06:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ADA satu keputusan bijak yang bisa saja menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah itu?

Sebelum kita jawab, ada pertanyaan lain yang bisa kita ajukan. Kenapa Bung Karno bisa terpental dari kursi kepresidenan pada 1967?

Kita bisa menemukan jawabannya dengan menelaah Demokrasi Terpimpin yang digagas Sang Proklamator pada 1959 dan berlangsung hingga 1966. Meskipun memiliki beberapa elemen demokrasi, sistem ini punya beberapa kelemahan yang sangat jelas.

Salah satu kelemahan utama Demokrasi Terpimpin Sukarno adalah kesenjangan politik. Meskipun ada partai-partai politik, kekuasaan sebagian besar terpusat pada presiden.

Presiden Sukarno kala itu memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan militer, yang mengakibatkan persaingan politik tak sehat. Hal ini berdampak negatif pada representasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik mereka.

Demokrasi Terpimpin juga seringkali disalahgunakan untuk menekan oposisi politik. Sukarno menggunakan sistem ini yang pada akhirnya menghambat kontribusi partai-partai oposisi dan menghentikan kritik terhadap pemerintahannya.

Ini mengakibatkan pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul, yang merupakan hak dasar dalam demokrasi yang sehat.

Demokrasi Terpimpin juga tidak mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Karena pemerintahan yang kuat dalam tangan presiden, tindakan pemerintah seringkali tidak terbuka untuk pengawasan publik. Keputusan politik diambil secara otoriter tanpa banyak pertanggungjawaban kepada rakyat.

Sistem ini juga bersumbangsih pada gonjang-ganjing politik dan ketidakpastian di Indonesia. Selama era Demokrasi Terpimpin, terjadi kerusuhan politik dan ketegangan sosial yang berujung pada kebijakan represif dan intervensi militer.

Lantas, ada pertanyaan lain yang menunggu dijawab. Kenapa pula Presiden Soeharto lengser pada 1998?

Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, dari tahun 1966 hingga 1998. Masa kepemimpinannya yang panjang tersebut dibagi menjadi dua periode, yaitu masa awal yang ditandai dengan stabilitas dan pembangunan ekonomi, dan masa akhir yang ditandai dengan krisis ekonomi dan politik.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997-1998, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Presiden Soeharto.

Krisis tersebut dipicu oleh berbagai faktor, antara lain; kebijakan ekonomi yang tidak transparan dan cenderung otoriter, korupsi merajalela, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian.

Krisis ekonomi tersebut menyebabkan berbagai masalah, seperti kemerosotan nilai tukar rupiah, kenaikan harga barang, pengangguran meningkat, dan ketidakpuasan masyarakat.

Krisis politik juga merupakan faktor yang bersumbangsih terhadap jatuhnya Presiden Soeharto. Krisis tersebut dipicu faktor pemerintahan yang korup dan otoriter, dan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat.

Puncak dari krisis politik tersebut adalah terjadinya kerusuhan Mei 1998, yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda.

Nafsu berkuasa memang selalu menjadi antiklimaks peradaban. Sejak dulu kala, tak terhitung sudah betapa banyak pemimpin yang bahkan harus meregang nyawa, atau terhina, karena gagal mengendalikan egonya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com